BERJAYANEWS.COM — Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menyiapkan kota yang dipimpinnya sebagai salah satu daerah percontohan pengendalian tuberkulosis (TB) di Indonesia. Pemerintah Kota Bandar Lampung akan memperluas pemeriksaan kesehatan terhadap keluarga pasien TB untuk menekan penularan penyakit tersebut.
Langkah itu mendapat perhatian pemerintah pusat. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus mendorong Pemerintah Kota Bandar Lampung melakukan pemeriksaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) secara aktif terhadap anggota rumah tangga pasien TB.
Benjamin menyampaikan dorongan tersebut ketika mengunjungi Puskesmas Way Halim II, Bandar Lampung, Selasa, (14/4). Kunjungan itu dilakukan bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus dan didampingi Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela.
Eva Dwiana mengatakan pemerintah kota akan memperkuat pencegahan TB dengan melakukan pemantauan dan pemeriksaan secara berkala, terutama terhadap keluarga pasien.
“Kami akan terus melakukan pemeriksaan secara berkala, terutama kepada keluarga pasien, guna menekan potensi penyebaran tuberkulosis di masyarakat,” ujar Eva.
Menurut Eva, perhatian terhadap keluarga pasien penting karena anggota rumah tangga merupakan kelompok yang memiliki risiko lebih besar terpapar kuman TB. Pemerintah kota, kata dia, akan terus mendorong pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas agar upaya deteksi dan pencegahan dapat dilakukan lebih cepat.
Kota Bandar Lampung diproyeksikan menjadi daerah percontohan karena memiliki jumlah kasus TB yang cukup tinggi. Pada tahun lalu tercatat 4.301 pasien TB di kota ini, sedangkan estimasi kasus mencapai 5.868 kasus.
Hingga April 2026, sebanyak 882 kasus TB telah ditemukan. Pemerintah menargetkan pemeriksaan terhadap sekitar 20 ribu anggota keluarga yang berasal dari rumah tangga pasien TB.
Benjamin mengatakan pendekatan penanganan TB selama ini terlalu banyak berfokus kepada orang yang sudah menunjukkan gejala atau telah dinyatakan sakit. Padahal, orang yang terlihat sehat tetap dapat membawa infeksi TB dalam kondisi laten atau dorman.
Karena itu, pemeriksaan tidak cukup berhenti pada pasien.
“Yang diobati selama ini hanya yang sakit. Program kita sekarang: seluruh anggota rumah tangga pasien TB harus diperiksa melalui CKG, termasuk tensi darah, gula darah, dan rontgen,” kata Benjamin.
Menurut dia, anggota keluarga yang dinyatakan negatif tetap perlu mendapatkan perhatian. Mereka dapat diberikan terapi pencegahan tuberkulosis (TPT) untuk mengurangi risiko berkembangnya infeksi menjadi penyakit aktif.
“Jika negatif, wajib terapi pencegahan (TPT) seminggu sekali selama 12 minggu,” ujarnya.
Benjamin juga meminta tenaga kesehatan lebih aktif melakukan pelacakan terhadap kontak erat pasien. Cara tersebut dinilai menjadi salah satu kunci untuk memutus rantai penularan TB.
Ia mencontohkan, keberhasilan mengobati pasien tidak otomatis menghentikan munculnya kasus baru jika orang-orang yang berada di lingkungan terdekat pasien tidak diperiksa.
“Dalam satu wilayah, bisa saja 100 pasien telah sembuh, tetapi di tahun berikutnya muncul kembali jumlah yang sama. Artinya, upaya pencegahan harus diperkuat agar kasus baru tidak terus berulang setiap tahun,” kata Benjamin.
Pemerintah pusat menyiapkan dukungan anggaran tambahan sebesar Rp4,1 triliun untuk mempercepat penanggulangan TB. Dana tersebut antara lain diarahkan untuk penyediaan alat rontgen, operasional pelacakan kontak erat, serta insentif bagi kader TB.
Di Lampung, pemerintah pusat juga menyiapkan dukungan kader TB dengan skema dua kader untuk setiap desa atau kelurahan.
Benjamin mengatakan pembiayaan juga disiapkan untuk pelaksanaan CKG bagi kontak erat pasien. Setiap sesi pemeriksaan ditargetkan melayani sekitar 100 orang. Dengan target tersebut, Bandar Lampung diperkirakan membutuhkan sekitar 200 sesi pemeriksaan untuk menjangkau sasaran.
“Setiap sesi akan melayani sekitar 100 orang, sehingga terdapat sekitar 200 sesi di Bandar Lampung. Selain itu pengisian SITB juga disederhanakan,” kata dia.
Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB) menjadi bagian penting dalam pencatatan dan pemantauan kasus sehingga pemerintah dapat mengetahui perkembangan pasien serta kontak erat yang telah diperiksa.
Benjamin mengatakan kapasitas CKG secara nasional tahun ini mencapai sekitar 6 juta orang, dengan target notifikasi kasus TB di atas 90 persen.
Ia juga mengungkapkan bahwa percepatan pemberantasan TB merupakan instruksi Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah pusat menempatkan penanganan TB sebagai persoalan lintas sektor karena penularannya tidak hanya berkaitan dengan pelayanan medis.
Benjamin menyebut Presiden Prabowo menaruh perhatian besar terhadap angka kematian akibat TB di Indonesia. Karena itu, penanganan tidak cukup dilakukan dengan memberikan obat kepada pasien.
Menurut Benjamin, perbaikan kondisi rumah, lingkungan, ketenagakerjaan, hingga keterlibatan pemerintah daerah turut menentukan keberhasilan program pengendalian TB.
“Kalau tidak kerja lintas sektoral, tidak bisa. Tanpa Kemendagri, Kemendes, Kementerian Perumahan, Ketenagakerjaan—semua berkaitan, tidak bisa obati pasien saja tanpa perbaiki rumahnya,” tuturnya.
Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menilai kolaborasi pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam pengendalian TB. Ia meminta pemerintah provinsi hingga kelurahan bergerak bersama kader, tokoh masyarakat, akademisi, dan media.
Akhmad juga mengapresiasi komitmen pemerintah daerah Lampung dan Bandar Lampung dalam pemetaan data kesehatan.
“Di sinilah pentingnya kolaborasi pemerintah dari provinsi hingga kelurahan, bersama kader, tokoh masyarakat, akademisi, dan jurnalis. Sosialisasikan bahwa TB bukan hal yang ditakuti karena bisa diobati,” ujar Akhmad.
Lampung termasuk 11 provinsi yang menjadi fokus penanganan TB karena tingginya jumlah kasus. Estimasi kasus TB di provinsi ini mencapai 31.245 kasus.
Pemerintah pusat menempatkan 2026 sebagai fase penguatan dan latihan pelaksanaan program. Pada 2027 program diharapkan semakin matang, sedangkan pada 2029 penurunan kasus TB ditargetkan terlihat secara signifikan.
Bagi Eva Dwiana, posisi Bandar Lampung sebagai daerah percontohan membuat penguatan pencegahan di tingkat keluarga menjadi semakin penting. Pemerintah kota tidak hanya dituntut menemukan pasien, tetapi juga memastikan orang-orang yang tinggal serumah dengan pasien mendapat pemeriksaan dan perlindungan sejak dini.
Pendekatan itu sekaligus menggeser strategi pemberantasan TB dari sekadar mengobati orang yang sakit menjadi menemukan dan mencegah infeksi sebelum berkembang menjadi penyakit.
(*)
Leave a Reply