Dana Media Rp 2,1 Miliar di DPRD Lampung Utara Tak Transparan, Jurnalis Demo ke Bupati

Berjayanews.com, Lampung Utara - Sekitar puluhan jurnalis di kabupaten Lampung Utara melakukan demo, Kamis 13 Oktober 2022. 

Puluhan jurnalis tersebut mendatangi kantor Bupati Lampung Utara untuk meminta Bupati Lampung Utara mencopot sekretaris DPRD Kabupaten Lampung Utara.

Selain itu mereka juga meminta bupati mencopot Kabag Umum DPRD dan Kasubbag di DPRD Kabupaten Lampung Utara.

Baca Lainnya :

• Mie Pak No Kotabumi Lampung Utara Pilihan Kuliner dengan Harga Murah Rasa Lezat0
• Daftar Perolehan Medali Kejurda Karate Lampung Utara Cup I 2022, Tuan Rumah Gagal Juara Umum0
• Kejurda Karate Lampung Utara Cup I 2022, di GOR Sukung Kotabumi Sukses, Tuan Rumah Gagal Juara Umum0
• Kejurda Karate FORKI Lampung Utara Cup 1 2022 Resmi Dibuka Diikuti 1.219 Atlet Se Sumbagsel0
• Berdalih Mau Transfer Uang Ke Kapolda, Kapolsek Gadungan Nyaris Tipu Lurah di Kota Bumi0

Dan terakhir mereka juga meminta pemerintah Kabupaten Lampung Utara membayarkan tunggakan media.

Dan meminta Sekwan terbuka dan transparan soal anggaran dana media yang mencapai sebesar Rp 2,1 miliar.

“Jangan ada tebang pilih soal pembayaran untuk media,” kata Defriwansah, salah satu jurnalis dalam orasinya.

Diketahui, anggaran media di DPRD Lampung Utara sebesar Rp 2,1 miliar. 

Namun, pembayaran untuk media, berupa iklan, Advetorial serta langganan tidak terbayar.

Dalam aksi tersebut para jurnalis akhirnya di terima kepala Badan Kesbang Pol, Fadly Achmad.

Fadly mengatakan dirinya diminta menemui para jurnalis.

“Saya akan sampaikan aspirasinya ke Bupati atau wakil Bupati,” ujarnya.

Sementara di DPRD Lampung Utara para jurnalis tidak ada perwakilan.

Mereka hanya di kawal oleh anggota kepolisian dari Polres Lampung Utara.

Demo dilanjutkan ke kejaksaan Negeri Lampung Utara.

Pendemo di terima oleh Roy Andika, kepala seksi tindak pidana khusus, Kejaksaan Negeri Lampung Utara mengatakan dirinya mengapresiasi dari kawan media.

Pihaknya sudah mendapat informasi, bahwa hal ini sudah di tindaklanjuti oleh Polres Lampung Utara.

Kemudian, untuk tindak pidana korupsi tidak ada restorative justice, hanya tindak pidana umum.

“Itupun harus memenuhi syarat dalam peraturan perundang-undangan,” katanya.

Proses tidak bisa mencampuri pengusutan soal anggaran media tersebut.  (jen)