BERJAYANEWS.COM- Dua putra Bupati mesuji Saply TH berinisial K dan Y diduga ikut bermain dan mengatur proyek di sejumlah dinas Kabuaten Mesuji.

Hal ini diungkap LSM Gamapela yang menyebut dugaan keterlibataan dua anak bupati dalam sejumlah proyek di Kabupaten yang lahir tahun 2008 tersebut. 

Menurut Ketua Gamapela Tony Bakrie pihaknya mendapati laporan sejumlah rekanan yang menyebutkan dalam pengkondisian sejumlah proyek khususnya di dinas PUPR dan Dinas Pendidikan yang dikelola anak-anak bupati mesuji tersebut. 

Baca Lainnya :

• Gaji ke-13 ASN Bandar Lampung Masih Terkatung-Katung, Kini Muncul Masalah Insentif Nakes0
• BI Tarik 20 Uang Pecahan Rupiah Khusus Era 1970-1990, Penukaran Ditunggu Sampai Agustus 20310
• DPD BMI Lampung Apresiasi dan Siap Kawal Kehadiran Presiden Jokowi di Lampung0
• Geram Minta DPRD Bentuk Pansus Terkait Dugaan Pemalsuan Angka Kematian Pasien Covid-19 di Lampung 0
• Wali Kota Tanjungbalai Nonaktif M.Syahrial Dituntut 3 Tahun, Jaksa KPK Ungkap Peran Aziz Syamsuddin0

"Memang infornasnya hampir semua dinas. Tapi yang kami dapat dua dinas pertama dinas PUPR kelola K, kalau dinas pendidikan itu yang pegang Y. Kalau K itu dia ngatur dinas PUPR lewat sekretaris, termasuk setoran proyek. Kalau Y yang ngatur dinas pendidikan, dia yang pegang proyek-proyeknya" kata Tony Bakrie, Rabu (1/9/2021) 

Tony mencontohkan pengkondisian penyimpangan di beberapa proyek pembangunan /rehab sekolah yang menggunakan rangka baja tidak sesuai spek. 

"Kami dapat laporan kalau rehab sejumlah gedung gedung pendidikan yang pakai rangka baja itu tidak sesuai spek, ketebalan rangka bajanya tidak 0,75 sesuai kontrak kerja, yang dipasang itu 0.60. Dan seluruh kontraktor dalam pengadaan rangka baja dimonopoli Y anak bupati, rekanan harus beli lewat toko yang sudah ditunjuk Y," ungkapnya. 

Toni Bakrie menambahkan dugaan penyimpangan lain yakni proyek rigid beton di ruas simpang pematang tahun 2020.

 "Contoh proyek yang tidak sesuai spek dikerjakan  asal-asalan yakni proyek rigid beton ruas jalan simpang pematang yang spek betonya tidak sesuai kontrak karena diduga tidak menggunakan beton K -300, " tukasnya.

Selanjutnya  proyek rehabilitasi sungai-sungai di Mesuji tahun 2020 banyak tak sesuai kontrak karena proyek itu cuma dibersihin aja, sedangkan bagian tengah sungai tidak dikeruk. Kalau mau penegak hukum bisa turun dan dibuktikan," tukasnya. 

Diantara proyek Rehabilitasi Irigasi yang tidak sesuai diantaranya pekerjaan rehabilitasi Irigasi Jaya Sakti senilai  Rp 2,2 miliar yang dikerjakan perusahaan berinisial CV. TCI,

Kemudian rehabilitasi Irigasi Sungai Sidang dengan nilai Rp 4 miliar yang dikerjakan perusahaan berinisial PT AAK

Selanjutnya Rehabilitasi Irigasi Way Abang  senilai Rp 1,8 miliar yang dikerjakan perusahaan beriniisial CV SKJ

Untuk itu Tony Bakri meminta KPK segera turun melakukan penindakan atas praktik-praktik tersebut.

"Kami berharap KPK turun, termasuk APH di Lampung, berantas praktik praktik seperti jangan dibiarkan. Sudah OTT saja tidak ada efek jera. Jadi jangan biarkan harus ada penindakan. Dan kita akan kumpulkan data untuk melapor," pungkasnya. 

Sebelumnya seorang rekanan juga mengungkap adanya setoran proyek dan KKN dalam sejumlah kegaitan proyek di Kabupaten Mesuji. 

Rekanan yang minta namanya dirahasiakan mengatakan nyaris semua proyek di dinas PUPR Mesuji sudah terkondisi, Bahkan sebagian dikerjakan orang dinas dan kerabat-kerabat bupati, termasuk adanya setoran proyek yang langsung dibawah kendali K.

"Kalau yang ngerjain itu mereka sendiri, bahkan ada juga ipar-iparnya. Juga ada orang dinas. Semua itu Andi yang berperan, kalau kadisnya gak bisa berbuat banyak," tegas rekanan yang tinggal di Bandar Lampung ini.

Sementara Bupati Mesuji Saply TH yang dikonfirmasi terkait hal ini ponselnya tidak aktif.

Setali tiga uang Sekretaris Dinas PUPR Mesuji Andi S Nugraha SH yang dihubungi ponselnya tidak diangkat, sedangkan pesan whatsapp yang dikirim langsung diblokir.

Sementara Y anak bupati Mesuji yang juga menjabat kepala BKD di Mesuji  saat dihubungi ponselnya tidak aktif. (Jan)