Keterangan Gambar : Dugaan Korupsi Pada Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran

 BERJAYANEWS.COM ,-- Dugaan Tindak Pidana Korupsi/Mal Administrasi

Terkait Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pada Dinas PUPR, Perkim dan Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Pada Pemerintah Daerah Kabupaten 

Pesawaran TA. 2022 Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp. 30.615.520.000,00.

Baca Lainnya :

• SMAN3 Bandar Lampung Gelar Donor Darah Peduli, Bersama Berbagi bersama menyelamatkan0
• Ogah Bayar Tagihan, Seorang Pria Ngaku Anggota DPRD Lalu Ngamuk di Karaoke De Amore 0
• Masuki Tahapan Kampanye, Ditreskrimum Polda Lampung Terus Giatkan Patroli Hunting0
• Pjs. Walikota Bandar Lampung Budhi Darmawan Bersama Korem Gatam Lepas 3.800 Peserta Pelari Gatam Run0
• Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Lampung Terbaik ke Tiga Dari 34 Polda Se-Indonesia.0

Dalam pernyataan tertulis, 

Pertanggung jawaban Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pada Dinas PUPR, Perkim dan Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran TA. 2024 Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp. 30.615.520.000,00.

Sedangkan, Pemerintah Kabupaten Pesawaran, pada TA. 2022 menganggarkan dan merealisasikan 

belanja modal Jalan Irigasi dan Jaringan (JIJ) per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp. 

164.135.543.809,00 dan Rp.95.432.433.322,00 (58,14%). 

Berdasarkan data BAST PHO dan SP2D diketahui bahwa seluruh paket pekerjaan tersebut telah dinyatakan selesai 100%. Atas pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran dengan total sebesar Rp.29.189.118.700,00, dari 15 paket di atas telah dilakukan pembayaran 100% terhadap 11 paket pekerjaan sisa sebanyak 4 paket pekerjaan belum dilakukan pembayaran lunas.

Bahwa dalam pelaksanaanya dari hasil pengumpulan data tercatat sejak tahun anggaran 2022, banyak sekali kejanggalan dan ketidak sesuaian dengan juklak dan juknis yang berlaku 

Bahkan, dari hasil pengujian fisik dan pemeriksaan dokumen atas pelaksanaan pekerjaan menunjukkan terdapat kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi kontrak antara lain sesuai lampiran 27 sebesar Rp 1.933.746.873,45 dan Rp 2.235.638.541,78 atas 15 paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR, Dinas Perkim, dan Dinas Tanaman Pangan dan HoItikultura.

Hal tersebut disebabkan, Kepala Dinas PUPR, Dinas Perkim, dan Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura tidak optimal melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan pada satuan kerjanya, PPK, PPTK, Konsultan Pengawas tidak melakukan pengendalian yang memadai atas pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan bersama Tirn PHO tidak cermat dalam menguji kualitas dan perhitungan volume pekerjaan yang dipersyaratkan untuk penerimaan hasil pekerjaan dan

Para penyedia jasa terkait tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak yang telah disepakati.

Atas permasalahan tersebut, kami Selaku Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM),yang tergabung dari beberapa LSM didalam Konsorsium Masyarakat Anti Korupsi ( KOMAK) lampung  meminta Bupati Pesawaran agar segera memerintahkan pihak berwajib untuk menindaklanjuti Dugaan Tindak Pidana Korupsi/Mal Administrasi

Terkait Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pada Dinas PUPR, Perkim dan Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Pada Pemerintah Daerah Kabupaten 

Pesawaran" ucap Ichwan selaku ketua KOMAK kepada awak media,, (senin 30/9/2024).

Lanjutnya," dan kami  berencana akan melaporkan dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) ke Kejaksaan Agung (Kejagung) RI terkait temuan indikasi kerugian keuangan negara akibat mark'up yang dilakukan Jaringan Pada Dinas PUPR, Perkim, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura di Pesawaran," tegas ichwan

Dan meminta APH agar menindak tegas atas dugaan kuat  adanya tindak pidana korupsi tersebut," tutup ketua KOMAK lampung , (Berjayanews)