Keterangan Gambar : Gamapela Minta Penegak Hukum Segera Usut KKN Dua Putra Bupati Mesuji di Proyek Dinas PUPR dan Pendidikan (Foto Ilustrasi)

BERJAYANEWS.COM- Ketua LSM Gamapela  Tony Bakrie meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidikan terkait dugaan KKN yang diduga melibatkan dua putra Bupati Mesuji berinisial K dan Y di dalam proyek-proyek di dinas PUPR dan Pendidikan Mesuji.

Menurut Tony Bakri dugaan KKN dalam sejumlah proyek di Dinas PUPR dan Pendidikan Mesuji yang diduga dikuasi dua putra Bupati Mesuji sangat tidak pantas dan mencederai, karena dampaknya sangat merugikan masyrakatkabupaten Mesuji sendiri. 

Penegak hukum harus turun dan pro aktif. Ayo KPK, Polda dan Kejati turun. KKN di Mesuji sudah memprihatinkan. OTT KPK terhadap Khamamik Cs tak membuat pejabat dan keluarga pejabat di Mesuji jera," tegasnya, Jumat  (3/9/2021). 

Baca Lainnya :

• Mantan Penyidik KPK Stepanus Robin Segera Diadili Terkait Kasus Suap Wali Kota Tanjung Balai 0
• Usai Diresmikan Presiden, Bendungan Way Sekampung Senilai Rp 1,7 Triliun Siap Difungsikan0
• Komika Coki Pardede Ditangkap Karena Pakai Narkoba, Polisi Temukan Barang Bukti Sabu0
• Reklamasi di Belakang RM Jumbo Kakap Diprotes Warga, Lurah Sudah Beri Izin, Camat Tidak Tahu0
• Banjir Landa Kecamatan Semaka, Warga Kecewa Rencana Pemkab Tanggamus Bangun Talud Cuma Janji 0

Gamapela kata dia, akan mengumpulkan data dan bukti untuk melaporkan dugaan KKN yang melibatkan keluarga bupati ke penegak hukum. "Kami akan mengumpulkan data-datanya, dan segera kita laporkan ke penegak hukum," pungkasnya

Diketahui dua putra Bupati Mesuji Saply TH berinisial K dan Y diduga ikut bermain dan mengatur proyek di sejumlah dinas Kabuaten Mesuji.

Hal ini diungkap LSM Gamapela yang menyebut dugaan keterlibataan dua anak bupati dalam sejumlah proyek di Kabupaten yang lahir tahun 2008 tersebut. 

Menurut Tony Bakrie pihaknya mendapati laporan sejumlah rekanan yang menyebutkan dalam pengkondisian sejumlah proyek khususnya di dinas PUPR dan Dinas Pendidikan yang dikelola anak-anak bupati mesuji tersebut. 

"Memang infornasnya hampir semua dinas. Tapi yang kami dapat dua dinas pertama dinas PUPR kelola K, kalau dinas pendidikan itu yang pegang Y. Kalau K itu dia ngatur dinas PUPR lewat sekretaris, termasuk setoran proyek. Kalau Y yang ngatur dinas pendidikan, dia yang pegang proyek-proyeknya" kata Tony Bakrie, Rabu (1/9/2021) 

Tony mencontohkan pengkondisian penyimpangan di beberapa proyek pembangunan /rehab sekolah menggunakan dana DAK yang menggunakan rangka baja tidak sesuai spek. 

"Kami dapat laporan kalau rehab sejumlah gedung gedung pendidikan yang pakai rangka baja itu tidak sesuai spek, ketebalan rangka bajanya tidak 0,75 sesuai kontrak kerja, yang dipasang itu 0.60. Dan seluruh kontraktor dalam pengadaan rangka baja dimonopoli Y anak bupati, rekanan harus beli lewat toko yang sudah ditunjuk Y," ungkapnya. 

Toni Bakrie menambahkan dugaan penyimpangan lain yakni proyek rigid beton di ruas simpang pematang tahun 2020.

 "Contoh proyek yang tidak sesuai spek dikerjakan  asal-asalan yakni proyek rigid beton ruas jalan simpang pematang yang spek betonya tidak sesuai kontrak karena diduga tidak menggunakan beton K -300, " tukasnya.

Selanjutnya  proyek rehabilitasi sungai-sungai di Mesuji tahun 2020 banyak tak sesuai kontrak karena proyek itu cuma dibersihin aja, sedangkan bagian tengah sungai tidak dikeruk. Kalau mau penegak hukum bisa turun dan dibuktikan," tukasnya. 

Diantara proyek Rehabilitasi Irigasi yang tidak sesuai diantaranya pekerjaan rehabilitasi Irigasi Jaya Sakti senilai  Rp 2,2 miliar yang dikerjakan perusahaan berinisial CV. TCI,

Kemudian rehabilitasi Irigasi Sungai Sidang dengan nilai Rp 4 miliar yang dikerjakan perusahaan berinisial PT AAK

Selanjutnya Rehabilitasi Irigasi Way Abang  senilai Rp 1,8 miliar yang dikerjakan perusahaan beriniisial CV SKJ

Untuk itu Tony Bakri meminta KPK segera turun melakukan penindakan atas praktik-praktik tersebut.

"Kami berharap KPK turun, termasuk APH di Lampung, berantas praktik praktik seperti jangan dibiarkan. Sudah OTT saja tidak ada efek jera. Jadi jangan biarkan harus ada penindakan. Dan kita akan kumpulkan data untuk melapor," pungkasnya. 

Sebelumnya seorang rekanan juga mengungkap adanya setoran proyek dan KKN dalam sejumlah kegaitan proyek di Kabupaten Mesuji. 

Rekanan yang minta namanya dirahasiakan mengatakan nyaris semua proyek di dinas PUPR Mesuji sudah terkondisi, Bahkan sebagian dikerjakan orang dinas dan kerabat-kerabat bupati, termasuk adanya setoran proyek yang langsung dibawah kendali K.

"Kalau yang ngerjain itu mereka sendiri, bahkan ada juga ipar-iparnya. Juga ada orang dinas. Semua itu Andi yang berperan, kalau kadisnya gak bisa berbuat banyak," tegas rekanan yang tinggal di Bandar Lampung ini.

Sementara Bupati Mesuji Saply TH yang dikonfirmasi terkait hal ini ponselnya tidak aktif.

Setali tiga uang Sekretaris Dinas PUPR Mesuji Andi S Nugraha SH yang dihubungi ponselnya tidak diangkat, sedangkan pesan whatsapp yang dikirim langsung diblokir.

Sementara Y anak bupati Mesuji yang juga menjabat kepala BKD di Mesuji  saat dihubungi ponselnya tidak aktif. (Jan)