Keterangan Gambar : Istimewa

BERJAYANEWS.COM- Aroma dugaan KKN dalam sejumlah kegiatan di Dinas PUPR Kabupaten Mesuji oleh kerabat Bupati Mesuji yang bekerja sama dengan sekretaris Dinas PUPR Andi bukan hanya isapan jempol.

Hal ini diungkap rekanan dan LSM Gamapela yang menyebut pengkondisian dan pengaturan proyek di Dinas PUPR Mesuji dikuasi kerabat Bupati berinisial K yang berhubungan langsung dengan Sekretaris Dinas PUPR Andi S Nugraha. 

"Kalau itu sudah bukan rahasia umum. Yang ngatur dinas PUPR K anaknya bupati dia langsung dengan Andi sekretaris. Andi semua yang ngatur dinas PUPR. Awalnya dia (Andi) kabid dinas perkrim terus diangkat jadi Plh Kadis PUPR pangkatnya waktu itu belum sesuai. Ada juga anaknya yang main di Dinas Pendidikan," ujar salahsatu rekanan yang minta namanya dirahasiakan," kepada berjayanews.com, Senin (30/8/2021), 

Baca Lainnya :

• Puluhan Miliar Proyek Normalisasi Sungai di Mesuji Tahun 2019-2020 Cuma Dibersihkan0
• Sekretaris PUPR Mesuji Buka Suara Terkait Tudingan Atur Proyek dan Setoran Proyek ke Putra Mahkota0
• Gamapela Desak APH Usut Setoran Proyek ke Putra Mahkota dan Kualitas Rigid Ruas Simpang Pematang0

Menurut rekanan ini, nyaris semua proyek di dinas PUPR Mesuji sudah terkondisi, Bahkan sebagian dikerjakan orang dinas dan kerabat-kerabat bupati, termasuk adanya setoran proyek yang langsung dibawah kendali K.

"Kalau yang ngerjain itu mereka sendiri, bahkan ada juga ipar-iparnya. Juga ada orang dinas. Semua itu Andi yang berperan, kalau kadisnya gak bisa berbuat banyak," tegas rekanan yang tinggal di Bandar Lampung ini.

Sementara Ketua LSM Gamapela Toni Bakri mengungkap sejumlah kualitas proyek di Kabupaten Mesuji yang diduga menyimpang dan terkondisi diantaranya proyek rigid beton di ruas simpang pematang tahun 2020, dan sejumlah proyek revitalisasi sungai di Mesuji

"Beberapa contoh proyek yang diduga tidak sesuai spek dan dikerjakan  asal-asalan yakni proyek rigid beton ruas jalan simpang pematang yang spek betonya tidak sesuai kontrak karena diduga tidak menggunakan beton K -300., sesuai yang ada dalam kontrak kerja.

"Kemudian proyek rehabilitasi sungai-sungai di Mesuji tahun 2020 banyak tak sesuai kontrak karena proyek itu cuma dibersihin aja, sedangkan bagian tengah sungai tidak dikeruk. Kalau mau penegak hukum bisa turun dan dibuktikan," tukasnya. 

Diantara proyek Rehabilitasi Irigasi yang tidak sesuai diantaranya pekerjaan rehabilitasi Irigasi Jaya Sakti senilai  Rp 2,2 miliar yang dikerjakan perusahaan berinisial CV. TCI,

Kemudian rehabilitasi Irigasi Sungai Sidang dengan nilai Rp 4 miliar yang dikerjakan perusahaan berinisial PT AAK

Selanjutnya Rehabilitasi Irigasi Way Abang  senilai Rp 1,8 miliar yang dikerjakan perusahaan beriniisial CV SKJ

Untuk itu Tony Bakri meminta KPK segera turun melakukan penindakan atas praktik-praktik tersebut.

"Kami berharap KPK turun, termasuk APH di Lampung, berantas praktik praktik seperti jangan dibiarkan. Sudah OTT saja tidak ada efek jera. Jadi jangan biarkan harus ada penindakan. Dan kita akan kumpulkan data untuk melapor," pungkasnya. 

Bupati Mesuji Saply TH yang dikonfirmasi terkait hal ini ponselnya tidak aktif. Sedangkan Sekretaris Dinas PUPR Mesuji Andi S Nugraha SH yang dihubungi ponselnya tidak diangkat, sedangkan pesan whatsapp yang dikirim langsung diblokir. (Jan)