Puluhan Ribu Lahan SGC Diduga Ilegal dan Ngemplang Pajak, AKAR Minta Ukur Ulang

Keterangan Gambar : Aliansi Komando Aksi Rakyat (AKAR) Lampung demo menuntut tindakan tegas pihak kompeten memproses dugaan tugakkan pajak Sugar Group Companies (SGC) yang mencapai triliunan dan dugaan kelebihan lahan HGU hingga sekira 20 ribu hektare.

BERJAYANEWS.COM,- Aliansi Komando Aksi Rakyat (AKAR) Lampung demo menuntut tindakan tegas pihak kompeten memproses dugaan tugakkan pajak Sugar Group Companies (SGC) yang mencapai triliunan dan dugaan kelebihan lahan HGU hingga sekira 20 ribu hektare.

Mereka menyuarakan aspirasinya lewat aksi dan orasi di depan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Lampung, Jl. Basuki Rahmat, Talang, Kecamatan Telukbetung Utara, Kota Bandarlampung, Senin (15/7/2024).

Baca Lainnya :

• Menteri Keuangan Sri Mulyani Puji Kinerja Keuangan Pemprov Lampung Raih WTP 10 Kali Beruntun0
• Bahasa Lampung 36 Tahun Lagi Diprediksi Punah, KOBER Ungkap Penyebabnya0
• Presiden AS Donald Trump Ditembak Pemuda Berusia 20 Tahun, Cuma Kena Bagian Kuping 0
• Dugaan Korupsi Proyek Jalan Pekon Bambang Pesisir Barat Diduga Libatkan Anak Mantan Pejabat0
• Tokoh Masyarakat Kedaton dan Langkapura Dukung Iqbal Ardiansyah Walikota Bandarlampung0

Setelah bergantian orasi selama dua jam, massa melanjutkan demonya ke Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, Jl. Jaksa Agung R Soeprapto No.226, Talang, Kecamatan Telukbetung Selatan.

Menurut Ketua DPP Akar Lampung Indra Musta'in, luas HGU SGC tercatat BPN Kabupaten Tulangbawang (8/3/2007) seluas 86 hektare. Namun, Kantor Pelayanan Pajak Kotabumi menagih pajak 105.091 hektare.

Komisi II DPR RI pernah menemukan salah satu perusahaan SGC yakni PT. Garuda Panca Artha memalsukan luas lahan perkebunan sehingga berbeda luas lahan berdasarkan izin usaha Bupati Tulangbawang tahun 2004. 

Akibatnya, negara berpotensi dirugikan PPN, PPh, PBB, BPHTB, Restrilbusi Air Tanah dll yang diperkirakan Indra Musta'in ada kewajiban yang belum terbayar Rp20 triliun sejak tahun 2004.

Mereka merencanakan lanjutan aksinya ke Kementerian ATR/BPN dan mengirim surat ke Komisi II DPR RI agar membentuk pansus dugaan penyerobotan lahan dan tugakkan pajak. ***