BERJAYANEWS.COM- Gerakan Masyarakat Pemantau Pembangunan Lampung (Gamapela) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Mesuji. 

Pasalnya Gamapela menilai prilaku Korupsi Kolusi dan Nepotisme di Kabupaten Mesuji tak pernah jera meskipun pernah terjadi OTT di masa Bupati sebelumnya Khamamik. 

Baca Lainnya :

• Hasil Drawing dan Jadwal Liga Champions Musim 2021/2022, Big Match Dua Klub Sultan Man City vs PSG 0
• Puluhan Miliar Proyek Normalisasi Sungai di Mesuji Tahun 2019-2020 Cuma Dibersihkan0
• Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad Janji Lanjutkan Pembangunan Islamic Centre, Berharap Jadi Icon0
• Mabes Polri Bantah Irjen Eko Indra Heri Dicopot Karena Kasus Akidi Tio, Toni Harmanto Jadi Kapolda 0
• Penyaluran Dana Hibah Kota Bandar Lampung Rp 5,2 Miliar Diduga Tak Sesuai Peraturan0

"Kita dorong KPK kembali lakukan OTT di Mesuji. Prilaku KKN era bupati saat ini sama parahnya dengan era bupati sebelumnya. Diduga semua proyek nyaris dikuasi dan terkondisi keluarga bupati dengan melibatkan pejabat di dinas," kata Tony Bakri kepada awak media. 

Kemudian kata dia, praktik setoran proyek dilakukan terang-terangan dan praktik KKN begitu kental termasuk jual beli jabatan yang diduga dilakukan putra bupati yang menjadi pejabat eselon II.

Toni mengatakan prilaku KKN di Mesuji telah mengakibatkan sejumlah proyek pembangunan tak berkualitas karena disebabkan praktik setoran proyek dan proyek yang terkondisi oleh orang-orang dinas dan keluarga bupati.

Tony mencontohkan proyek-proyek di PUPR Mesuji yang sejak 2019 dikondisikan orang dinas diduga bekerjasama dengan putra mahkota berinisial K dan Y. 

"Itu contoh dinas PUPR yang mengendalikan sekretarisnya bekerjasama dengan anak bupati berinisial K. Hampir semua proyek mereka atur termasuk yang mengerjakannya, termasuk setorannya," tukasnya

Selain itu kata dia, sejumlah kegiatan rehabilitasi sungai di Mesuji dengan anggaan miliaran diduga tidak dikerjakan sesuai kontrak kerja, karena hanya dibersihkan. Belum lagi proyek rigid beton ruas jalan simpang pematang yang spek betonya tidak sesuai kontrak karena tidak menggunakan beton K -300.

"Proyek rehabilitasi sungai-sungai di Mesuji tahun 2019 itu banyak tak sesuai kontrak karena bagian tengah sungai tidak dikeruk, hanya dibersihkan saja. Ada lagi proyek rigit beton simpang pematang, itu betonya bukan pakai K 300 bisa dicek dan dibuktikan," tukasnya.

Diantara proyek Rehabilitasi Irigasi yang tidak sesuai spek tahun 2019-2020 diantaranya pekerjaan rehabilitasi Irigasi Jaya Sakti senilai  2,2 miliar yang dikerjakan perusahaan berinisial CV. TCI,

Kemudian rehabilitasi Irigasi Sungai Sidang dengan nilai Rp 4 miliar yang dikerjakan perusahaan berinisial PT AAK

Selanjutnya Rehabilitasi Irigasi Way Abang  senilai Rp 1,8 miliar yang dikerjakan perusahaan beriniisial CV SKJ

Untuk itu Tony Bakri berharap penegak Hukum dalam hal ini KPK turun melakukan penindakan atas praktik-praktik tersebut. "Kami berharap KPK turun, termasuk APH di Lampung, berantas praktik praktik seperti jangan dibiarkan. Sudah OTT saja tidak ada efek jera. Jadi jangan biarkan harus ada penindakan. Dan kita akan kumpulkan data untuk melapor," pungkasnya. 

Terpisah salahsatu rekanan mengungkap adanya paket-paket proyek  yang diduga dikerjakan keluarga Bupati termasuk setoran proyek senilai Rp 20 persen.

"Semua proyek itu dikerjakan orang dalam. Semua paket setorannya itu 20 persen langsung dikelola keluarga pejabat. Bahkan ada proyek yang dikerjakan ipar dari keluarga pejabat," ujar salah satu rekanan yang minta namanya dirahasiakan.

Menurut rekanan ini semua proyek PUPR Mesuji nyaris dikendalikan anak bupati berinisial K bekerja sama dengan Andi S Nugraha yang saat ini menjabat sekretaris PUPR Mesuji.

Sementara Sekretaris Dinas PUPR Mesuji Andi S Nugraha SH yang dikonfirmasi ponselnya tidak diangkat, saat pesan whatsapp dikirim langsung diblokir.(jan)