Keterangan Gambar : Terungkap di Rapat Kerja Komisi II DPRD Kota Alasan Dinas Perdagangan Tak Capai PAD Retribusi Pasar

Berjayanews.com,- Komisi II DPRD Bandar Lampung meminta Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Bandar Lampung mengoptimalkan perolehan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi pasar tradisional.

Hal ini terungkapkan dalam hearing rencana kerja anggaran (RKA) APBD-Perubahan TA 2022 pemkot Bandar Lampung, di ruang rapat komisi II DPRD setempat, Jum’at (16/9/2022).

Menurut Ketua Komisi II Abdul Salim untuk perubahan anggaran satker Dinas Perdagangan tidak ada yang berubah dan sudah sesuai kesepakatan dalam rapat badan anggaran.

Baca Lainnya :

• Anggota DPRD Kota Hendra Mukri Gelar Sosialisasi Ideologi Pancasila Sekaligus Bagi bagi Doorprize 0
• DPRD Bandar Lampung Minta Pengangkatan 30 Honorer di BPBD dan RSUD Dadi Tjokrodipo Dibatalkan0
• DPRD Bandar Lampung Gelar Uji Publik Raperda Tanggung Jawab Sosial, Kemitraan dan Biling Perusahaan0
• DPRD Bandar Lampung Gelar Uji Publik Raperda Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Tahun 20220
• Cek Pekerjaan Proyek Fiber Optik Diduga Tak Berizin, Tim Pengawasan Disperkim Kota Gigit Jari 0

Namun yang perlu ditekankan Dinas Perdagangan adalah mengoptimalkan PAD dari sektor retribusi pasar -pasar tradisional.

“Kita lihat untuk PAD pasar dinas perdagangan ini kurang maksimal, maka kami harapkan ke depan dapat lebih di optimalkan, untuk menggenjot pendapatan daerah,” ujar Abdul Salim, Ketua komisi II.

Sementara, Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, Wilson mengakui jika perolehan PAD sektor Pasar belum terealisasi secara maksimal, utamanya dari sektor sewa kios dan toko, dikarenakan masa pandemi yang tak kunjung berlalu.

“Untuk besaran target PAD Dinas Perdagangan tahun anggaran (TA) 2022 sebesar Rp 4,1 Miliar dan terhitung sudah terealisasi sekitar 36 persen atau Rp1,4 miliar,” ungkapnya.

Dengan rincian, sambung dia, realisasi pelayanan pasar terealisasikan 60 persen dari target Rp1,2 miliar jika diuangkan terealisasi Rp 600 juta lebih.

Sementara untuk retribusi sewa toko dan WC dari terget Rp1, 4 Miliar, baru realisasi Rp 873 juta atau 63 persen.

“Ini ada hambatan realisasi retribusi pasar di Pasar Bambu Kuning (BK) karena banyak ruko dan kios tidak terisi dengan alasan pedagang enggan sewa karena masih masa pendemi covid, makanya kios tidak terisi,” tandasnya. (jek)