KALIANDA – Satu tahun masa kepemimpinan Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama dan Wakil Bupati M. Syaiful Anwar diwarnai aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Front Cipayung Plus Lampung Selatan, Senin (23/2/2026).
Massa bergerak dari Lapangan Cipta Karya menuju Kantor Bupati Lampung Selatan di Kalianda dengan mobil komando dan iring-iringan sepeda motor. Mereka menyampaikan evaluasi terhadap program visi “Pitu Vista” yang dinilai belum menunjukkan realisasi signifikan selama satu tahun pemerintahan berjalan.
Infrastruktur dan Ekonomi Jadi Sorotan
Dalam orasinya, Dwi Silviana, aktivis dari UM Kalianda, menyoroti kondisi infrastruktur jalan yang dinilai masih memprihatinkan. Ia menyebut janji pembangunan berkeadilan yang disampaikan saat kampanye belum terealisasi secara nyata di lapangan.
“Program Pitu Vista belum berdampak nyata. Masyarakat masih menghadapi jalan rusak, sementara pembangunan yang dijanjikan belum terlihat hasilnya,” ujarperwakilan mahasiswa
Selain infrastruktur, sektor ekonomi turut menjadi perhatian. Dela Yunita dari STAI Yasba Kalianda menilai kondisi harga kebutuhan pokok yang meningkat belum diimbangi dengan kesejahteraan petani dan buruh.
Menurutnya, sebagai daerah lumbung pangan, Lampung Selatan seharusnya mampu menjaga stabilitas harga serta meningkatkan kesejahteraan pelaku sektor pertanian.
Kritik Tata Kelola Pemerintahan
Mahasiswa juga menyoroti tata kelola birokrasi yang dianggap masih berbelit dan belum sepenuhnya menerapkan prinsip good governance. Mereka menilai semangat reformasi birokrasi yang digaungkan pasangan Egi–Syaiful belum berjalan optimal dalam pelayanan publik.
Kekecewaan massa memuncak saat mengetahui Bupati Radityo Egi Pratama tidak berada di kantor saat aksi berlangsung. Sempat terjadi ketegangan ketika sebagian massa berupaya masuk ke area kantor.
Pemerintah Daerah kemudian mengutus Asisten I Setdakab Lampung Selatan, M. Darmawan, untuk menemui massa dan menerima aspirasi. Meski demikian, sebagian peserta aksi menyayangkan ketidakhadiran kepala daerah dalam momentum evaluasi tersebut.
Evaluasi terhadap “Pitu Vista”
Dalam pernyataan sikapnya, Front Cipayung Plus menyampaikan sejumlah poin evaluasi, antara lain:
Moralitas dan Demokrasi: Dinilai belum disertai penguatan nilai dan partisipasi masyarakat secara nyata.
Tata Kelola Pemerintahan: Pelayanan publik dianggap masih berbelit dan kurang transparan.
SDM dan Pemerataan: Kesenjangan ekonomi dinilai masih tinggi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia belum signifikan.
Pengembangan Potensi Daerah: Pembangunan infrastruktur di wilayah pelosok dan pegunungan dinilai belum menjadi prioritas.
Aksi unjuk rasa ditutup dengan pernyataan bahwa mahasiswa akan kembali turun ke jalan apabila dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret dan perubahan signifikan dari pemerintah daerah. (*)
