BERJAYANEWS.COM — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi membongkar taktik dan alur distribusi uang dalam kasus dugaan korupsi pengurusan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA). Kasus kakap ini menghebohkan publik setelah KPK menetapkan delapan orang tersangka, termasuk Wakil Menteri Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) periode 2025-2026, Silmy Karim, yang juga mantan Direktur Jenderal Imigrasi.
Dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (4/6/2026), Ketua KPK Setyo Budi mengungkapkan para pelaku menggunakan sandi atau kode-kode khusus untuk menyamarkan aliran dana pungli yang bernilai fantastis.
“Untuk menyamarkan pembagian uang, para pihak menggunakan kode-kode distribusi khusus seperti istilah ‘Malaikat’, ‘Konser’, dan ‘ACC Klik’,” kata Setyo Budi kepada awak media.
Kamus Kode Korupsi Kasus Izin Tinggal WNA
Berdasarkan hasil penyidikan awal KPK, berikut adalah rincian arti dari kode-kode rahasia yang digunakan oleh para tersangka untuk memuluskan aksi lancung mereka:
1. Kode ‘Malaikat’ (Jatah Pejabat Elite):
Plt. Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menyebutkan kode ini khusus dibuat untuk mendistribusikan uang haram kepada para pejabat tinggi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kementerian Imipas, tepatnya untuk tingkat eselon dua ke atas.
2. Kode ‘Konser’ (Bagi Uang ala Grup Band):
Sandi ini digunakan untuk membagi nominal uang sesuai porsi dan peran masing-masing pelaku di lapangan. KPK mengibaratkannya seperti struktur grup musik, di mana ada jatah khusus untuk ‘vokalis’, ‘gitaris’, ‘backing vocal’, hingga ‘koreografer’.
3. Uang ‘ACC Klik’ (Otorisasi Digital):
Meski pengurusan dokumen WNA sudah menggunakan sistem digital, oknum pejabat mengakalinya dengan meminta biaya tambahan di luar tarif resmi kepada biro jasa. Jika biro jasa membayar uang ‘ACC Klik’ ini, barulah akun mereka diberi otorisasi atau disetujui secara sistem.
KPK menambahkan, praktik pemerasan terhadap sponsor, penjamin, dan biro jasa keimigrasian ini diduga telah berlangsung cukup lama. Menurut hasil penyidikan sementara, total aliran dana yang berhasil dikumpulkan oleh para pelaku dalam kurun waktu periode 2022 hingga 2026 diperkirakan mencapai angka Rp 145,5 miliar. (*)
