LAMPUNG SELATAN,berjayanews.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung tengah mendorong pengembangan Bus Rapid Transit (BRT) ITERA sebagai proyek percontohan (pilot project) untuk mewujudkan sistem transportasi massal yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan di wilayahnya.
Langkah strategis ini dibahas secara mendalam melalui Focus Group Discussion (FGD) yang mempertemukan pemerintah daerah, akademisi, dan pemangku kepentingan di Kampus Institut Teknologi Sumatera (ITERA), Rabu (4/2/2026).
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menegaskan bahwa transportasi publik massal bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak. Hal ini penting untuk menekan ketergantungan pada kendaraan pribadi yang berpotensi memicu kemacetan, biaya sosial tinggi, dan degradasi lingkungan.
“Sebagai gerbang utama Pulau Sumatera, Lampung membutuhkan sistem transportasi yang andal. BRT ITERA tidak hanya sebatas penyediaan armada, tetapi juga mencakup perencanaan rute berbasis data, kelembagaan yang kuat, serta skema pembiayaan yang berkelanjutan,” jelas Marindo.
Pada tahap awal, uji coba operasional BRT ITERA akan melayani rute strategis, yakni Mall Boemi Kedaton (MBK)–Kampus ITERA. Rute ini difokuskan untuk memfasilitasi mobilitas sivitas akademika dan masyarakat umum, yang nantinya dapat diperluas jika implementasi awal terbukti efektif.
Pengembangan BRT ini juga selaras dengan visi “Lampung Maju” dari Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela, yang menitikberatkan pada infrastruktur berkeadilan dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup warga.
Inisiatif Pemprov Lampung ini disambut baik oleh pihak ITERA. Rektor ITERA, Prof. Dr. I Nyoman Pugeg Aryantha, menyatakan kesiapan penuh institusinya dalam mengelola armada BRT yang diamanahkan melalui hibah pemerintah tersebut.
“Kami mengapresiasi amanah ini dan siap mengelola BRT sebagai sarana transportasi yang andal bagi mahasiswa maupun masyarakat luas,” ujar Prof. Nyoman.
Melalui sinergi lintas sektor ini, Pemprov Lampung berharap dapat merumuskan kebijakan tata ruang dan transportasi berbasis bukti (evidence-based policy) yang inklusif, efisien, serta ramah lingkungan di masa depan.
