BERJAYANEWS.COM – Perkembangan teknologi digital mendorong perubahan besar dalam lanskap perdagangan. Pasar tidak lagi terbatas pada ruang fisik, melainkan meluas ke ekosistem daring yang mempertemukan penjual, pembeli, hingga investor dalam satu platform. Di tengah arus transformasi ini, ekonomi syariah menghadapi tantangan sekaligus peluang untuk beradaptasi tanpa meninggalkan prinsip dasarnya.
Opini ini ditulis oleh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, Heni Verawati, M.A., dan dilansir dari laman NU Online Lampung.
Dalam tulisannya, Heni menilai salah satu instrumen yang potensial dikembangkan dalam ekosistem pasar digital adalah akad musyarakah. Skema kemitraan berbasis bagi hasil ini dinilai relevan dengan kebutuhan model bisnis modern yang menuntut transparansi dan kolaborasi.
Dalam tradisi fikih muamalah, musyarakah merupakan bentuk kerja sama usaha di mana dua pihak atau lebih menyertakan modal dan berbagi keuntungan maupun risiko sesuai kesepakatan. Prinsip ini menekankan keadilan, keterbukaan, serta tanggung jawab bersama. Nilai-nilai tersebut, menurut Heni, justru semakin menemukan relevansinya di tengah sistem digital yang serba terukur dan terdokumentasi.
Ia merujuk pada hadis riwayat Abu Dawud yang menegaskan pentingnya kejujuran dalam kemitraan. Dalam hadis tersebut, Allah disebut sebagai pihak ketiga dalam kerja sama selama tidak ada pengkhianatan di antara para pihak. Prinsip amanah ini menjadi fondasi utama dalam implementasi musyarakah, termasuk dalam platform digital.
Transformasi digital membuka peluang baru bagi praktik musyarakah. Kini, kerja sama modal tidak lagi harus dilakukan secara tatap muka. Platform berbasis teknologi seperti crowdfunding syariah, marketplace halal, hingga aplikasi pembiayaan memungkinkan pelaku usaha dan investor bertemu secara virtual. Sistem ini secara otomatis mencatat porsi modal, pembagian keuntungan, serta laporan kinerja usaha secara berkala.
Digitalisasi, kata Heni, mampu mengurangi hambatan geografis sekaligus memperluas akses permodalan, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil. UMKM yang sebelumnya sulit menjangkau investor kini dapat memanfaatkan platform digital untuk menawarkan proposal usaha kepada publik.
Sejumlah manfaat muncul dari integrasi teknologi dalam akad musyarakah. Transparansi menjadi salah satu keunggulan utama karena seluruh transaksi dapat dipantau secara real-time. Efisiensi juga meningkat melalui penyimpanan dokumen digital serta pengembangan smart contract yang memastikan kesepakatan berjalan otomatis sesuai ketentuan.
Selain itu, sistem ini mendorong inklusi ekonomi. Masyarakat luas dapat berpartisipasi sebagai pemodal dengan nominal yang relatif terjangkau. Di sisi lain, pengawasan syariah dinilai lebih mudah dilakukan karena proses audit dapat dilakukan secara digital oleh dewan pengawas.
Meski demikian, Heni mengingatkan bahwa inovasi ini tidak lepas dari tantangan. Risiko manipulasi data, rendahnya literasi akad syariah, hingga potensi penyimpangan dari prinsip fikih tetap menjadi perhatian. Karena itu, ia menekankan pentingnya kejelasan akad, kesepakatan nisbah sejak awal, serta larangan jaminan keuntungan tetap dalam setiap skema musyarakah digital.
Ia juga merujuk pada firman Allah dalam Al-Qur’an yang menegaskan kewajiban untuk memenuhi akad. Prinsip tersebut, menurutnya, tetap berlaku dalam konteks digital, di mana kesepakatan tidak lagi dituangkan secara konvensional, tetapi melalui sistem elektronik.
Lebih jauh, Heni menyoroti peran strategis lembaga keislaman dan komunitas dalam memperkuat implementasi musyarakah di era digital. Pesantren, masjid, hingga koperasi syariah dinilai dapat menjadi pusat literasi ekonomi umat sekaligus fasilitator dalam menghubungkan pelaku usaha dengan investor.
Komunitas juga berperan sebagai kurator usaha halal, memastikan bahwa model bisnis yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Pendampingan ini penting untuk membangun kepercayaan antara para pihak sekaligus menekan risiko moral hazard dalam praktik kemitraan.
Menurut Heni, dengan dukungan komunitas berbasis nilai ta’awun dan ukhuwah ekonomi, musyarakah tidak sekadar menjadi akad formal. Lebih dari itu, ia dapat berkembang menjadi gerakan ekonomi kolektif yang mendorong kemandirian dan pemerataan kesejahteraan umat di tengah era digital.
(*)
