BERJAYANEWS.COM — Pemerintah Kota Bandar Lampung menempatkan penguatan daya saing daerah, integrasi pelayanan publik, dan pemantapan kualitas infrastruktur sebagai arah utama pembangunan pada 2027. Persoalan banjir menjadi salah satu tantangan yang kembali mendapat perhatian dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.
Musrenbang digelar di Gedung Semergou, Kantor Pemerintah Kota Bandar Lampung, Senin, 16 Maret 2026. Kegiatan tersebut dibuka Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela dan dihadiri Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana serta jajaran pemerintah daerah.
Eva mengatakan pembangunan Bandar Lampung pada 2027 akan diarahkan untuk memperkuat sejumlah sektor yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Program prioritas itu mencakup pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pelayanan publik, kesejahteraan sosial, kualitas lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Program prioritas pada tahun 2027 berfokus pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan sosial, peningkatan kualitas lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Eva.
Menurut Eva, pembangunan tidak hanya membutuhkan perencanaan dari pemerintah kota. Ia berharap Pemerintah Provinsi Lampung ikut mengalokasikan program pembangunan untuk menangani persoalan yang melampaui batas administratif Bandar Lampung.
Dua persoalan yang secara khusus disoroti adalah pengelolaan sampah regional dan banjir.
“Kami berharap Pemerintah Provinsi Lampung dapat mengalokasikan program dan kegiatan pembangunan di Kota Bandar Lampung, khususnya terkait penanganan sampah regional dan penuntasan permasalahan banjir yang membutuhkan dukungan lintas wilayah,” katanya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung Dini Purnamawaty mengatakan persoalan banjir di kota itu tidak sepenuhnya disebabkan kondisi di dalam wilayah Bandar Lampung. Curah hujan di daerah hulu atau hinterland, seperti Kabupaten Pesawaran dan Lampung Selatan, turut mempengaruhi debit air yang masuk ke kota.
Menurut Dini, aliran air dari wilayah tersebut dapat langsung menuju Bandar Lampung sehingga meningkatkan risiko banjir ketika hujan deras berlangsung.
Persoalan lain adalah sistem drainase yang belum sepenuhnya terpadu. Pembangunan permukiman, kata dia, belum selalu diikuti sistem drainase yang memadai. Sampah yang menumpuk di saluran air juga memperbesar risiko genangan.
“Masih banyak sampah di drainase, sehingga sistem drainase di wilayah Way Kandis rentan terhadap banjir. Kami sebenarnya sudah melakukan pembangunan dan pelebaran drainase serta talut di beberapa titik,” ujar Dini.
Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengatakan perencanaan pembangunan Bandar Lampung harus ditempatkan dalam kerangka pembangunan provinsi dan nasional. Ia meminta pemerintah daerah menyatukan program agar pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Mari kita satukan komitmen bersama untuk menghadirkan perencanaan pembangunan yang tidak hanya administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong kemajuan Kota Bandar Lampung secara berkelanjutan,” kata Jihan.
Jihan menilai penguatan sumber daya manusia menjadi salah satu fondasi pembangunan kota. Pemerintah, menurut dia, perlu memastikan akses dan kualitas pendidikan, pemerataan pelayanan kesehatan, serta peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri.
Sebagai pusat pendidikan, perdagangan, dan jasa di Lampung, Bandar Lampung dinilai memiliki posisi strategis dalam mencetak sumber daya manusia sekaligus menjadi penggerak ekonomi regional.
“Sebagai pusat aktivitas ekonomi dan pendidikan di Lampung, Bandar Lampung memiliki peran penting dalam mencetak sumber daya manusia unggul yang mampu menjadi penggerak ekonomi regional,” ujarnya.
Selain sumber daya manusia, Jihan mendorong penguatan struktur ekonomi perkotaan. Sektor perdagangan dan jasa perlu diperkuat sebagai penggerak ekonomi, disertai pengembangan industri pengolahan berbasis komoditas unggulan Lampung.
Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah, ekonomi kreatif, pariwisata, serta jasa pelayanan juga menjadi bagian dari strategi tersebut. Pemerintah daerah didorong memperkuat konektivitas dan sistem logistik, hilirisasi produk lokal, digitalisasi ekonomi, dan iklim investasi.
“Strategi ini dilakukan melalui peningkatan konektivitas dan sistem logistik, penguatan hilirisasi produk lokal, digitalisasi ekonomi, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Jihan.
Jihan juga memaparkan dukungan anggaran Pemerintah Provinsi Lampung terhadap infrastruktur di Bandar Lampung. Pada 2026, pemerintah provinsi mengalokasikan Rp4,19 miliar untuk penanganan empat ruas jalan lingkungan di Kota Bandar Lampung.
Selain itu, Rp60,62 miliar dialokasikan untuk menangani lima ruas jalan provinsi di wilayah kota tersebut. Total dukungan anggaran untuk dua kelompok penanganan jalan itu mencapai sekitar Rp64,81 miliar.
Menurut Jihan, pembangunan infrastruktur jalan diharapkan tidak hanya memperbaiki konektivitas. Infrastruktur yang lebih baik juga dapat menekan biaya operasional kendaraan dan distribusi barang serta meningkatkan akses ekonomi masyarakat.
“Kita berharap pembangunan infrastruktur tersebut dapat menurunkan biaya operasional kendaraan, menekan biaya distribusi barang, menjaga stabilitas harga, serta meningkatkan produktivitas dan akses ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Namun pembangunan fisik, kata Jihan, harus berjalan beriringan dengan penyelesaian persoalan banjir. Ia menilai penanganan banjir tidak cukup dilakukan dengan memperbesar atau membangun drainase.
“Penanganan banjir tidak cukup hanya melalui pembangunan drainase, tetapi juga melalui penataan ruang, pembangunan infrastruktur yang tepat, serta pengelolaan sumber daya air secara terpadu,” katanya.
Jihan mendorong penerapan sistem pengelolaan air perkotaan secara terpadu, termasuk pendekatan berbasis solusi alam atau nature-based solutions. Pendekatan tersebut antara lain diarahkan untuk meningkatkan daya serap air dan mendukung normalisasi sungai.
Jihan menyebut Bandar Lampung memiliki peran penting dalam perekonomian Provinsi Lampung. Dengan jumlah penduduk lebih dari 1,2 juta jiwa, aktivitas ekonomi kota itu menghasilkan produk domestik regional bruto hampir Rp86 triliun pada 2025.
Pertumbuhan ekonomi Bandar Lampung tercatat 5,31 persen dan memberikan kontribusi sekitar 16,28 persen terhadap PDRB atas dasar harga berlaku Provinsi Lampung yang mencapai Rp528,3 triliun pada tahun yang sama.
Struktur ekonomi Bandar Lampung didominasi industri pengolahan sebesar 19,85 persen, transportasi dan pergudangan 18,42 persen, serta perdagangan besar dan eceran termasuk reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 14,64 persen.
“Bandar Lampung juga saat ini memiliki Indeks Pembangunan Manusia sebesar 81,26. Ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Bandar Lampung relatif baik dan menjadi modal penting dalam mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Jihan.
Karena itu, ia meminta pembangunan Bandar Lampung 2027 tetap diselaraskan dengan agenda pembangunan Provinsi Lampung dan pemerintah pusat menuju Indonesia Emas 2045.
Untuk 2027, Pemerintah Provinsi Lampung memprioritaskan penguatan ekonomi inklusif, percepatan penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, penurunan prevalensi stunting, peningkatan ketahanan bencana, serta transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas.
“Pembangunan kabupaten/kota merupakan bagian dari pembangunan provinsi dan nasional. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang baik agar target pembangunan dapat tercapai,” kata Jihan.
Ia berharap Musrenbang tidak berhenti sebagai forum administratif penyusunan dokumen perencanaan. Program yang disepakati harus diterjemahkan menjadi kebijakan dan kegiatan yang memberi dampak langsung bagi masyarakat.
“Mari kita buktikan bahwa perencanaan pembangunan yang kita susun hari ini menjadi pijakan kokoh untuk menghadirkan pembangunan yang nyata, adil, dan berkelanjutan bagi masyarakat Bandar Lampung dan Provinsi Lampung,” ujarnya.
(*)
