BERJAYANEWS.COM,- Rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung, sempat memanas akibat banyaknya interupsi dari anggota dewan, yang menyoroti ketidakhadiran sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Senin (30/3/2026). Interupsi paling tegas disampaikan Anggota DPRD dari Fraksi PDIP, Yanwar Irawan.
Ia menilai ketidakhadiran OPD dalam rapat penting tersebut tidak dapat dibenarkan, terutama karena ada sejumlah dinas prioritas yang seharusnya hadir.
“Kami mempertanyakan kenapa OPD yang menjadi prioritas justru tidak hadir. Bagaimana kita bisa membahas secara maksimal kalau pihak terkait tidak ada di tempat?” tegas Yanwar dalam forum paripurna.
Menurutnya, kehadiran kepala OPD sangat krusial agar proses pembahasan berjalan efektif dan menghasilkan keputusan yang tepat sasaran.
“Ini menyangkut kepentingan masyarakat. Kehadiran OPD bukan formalitas, tapi bagian penting dari proses pengambilan kebijakan,” tambahnya.
Beberapa OPD yang disoroti dalam rapat tersebut antara lain Dinas Pendidikan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), RSUD Abdul Moeloek, serta Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung.
Ketidakhadiran mereka dinilai menghambat jalannya pembahasan serta melemahkan koordinasi antara pihak legislatif dan eksekutif.
Suasana rapat sempat berlangsung alot sebelum akhirnya pimpinan sidang mengambil langkah musyawarah bersama anggota dewan. Setelah dilakukan pembahasan internal, rapat paripurna kemudian dilanjutkan kembali.
Pimpinan sidang menegaskan bahwa dinamika dalam forum merupakan hal wajar dalam proses demokrasi, namun tetap harus mengedepankan hasil yang konstruktif demi kepentingan masyarakat Lampung (ABS)
