BANDAR LAMPUNG — Dugaan praktik penyimpangan anggaran di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung kembali menjadi sorotan. Kali ini, muncul tudingan adanya “tradisi” bagi-bagi puluhan paket proyek Penunjukan Langsung (PL) yang disinyalir berfungsi sebagai “paket pengamanan” untuk membungkam kritik publik.
Berdasarkan hasil penelusuran Jaringan Pengamat Sosial Indonesia (JPSI), praktik ini diduga kuat telah berlangsung selama bertahun-tahun sebagai modus untuk menjaga citra dinas agar tetap “aman” di permukaan.
Ketua JPSI, Ichwan, mengungkapkan bahwa Dinas BMBK Lampung diduga setiap tahunnya menggelontorkan ratusan paket proyek PL kepada oknum tertentu, mulai organisasi kemasyarakatan (Ormas), LSM, hingga oknum media.
“Nilai per paketnya bervariasi, antara Rp98 juta hingga Rp198 juta. Miris, proyek yang seharusnya untuk pembangunan infrastruktur rakyat justru diduga dijadikan komoditas transaksi,” tegas Ichwan.
Peran Oknum J
Lebih mengejutkan, paket proyek tersebut ditengarai kerap “diperjualbelikan” kembali kepada pihak kontraktor. Bahkan, sebagian lainnya diduga dikerjakan sendiri oleh pihak internal dinas. Nama seorang oknum pejabat setingkat kepala seksi berinisial J mencuat sebagai sosok yang diduga kuat mengatur lalu lintas pembagian paket “pelicin” tersebut.
Seorang narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan mengonfirmasi pola tersebut. “Informasinya, yang membagikan itu si J. Kalau sudah dipanggil dia, artinya ‘aman’ atau dapat paket. Bisa dikerjakan sendiri, atau kalau mau dijual, pihak dinas siap menampung. Istilahnya, terima bersih dalam bentuk uang,” ungkapnya.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas BMBK Lampung, M. Taufiqullah, belum memberikan respons saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp. Begitu pula dengan oknum pejabat berinisial J; yang bersangkutan tetap bungkam terkait tudingan pembagian paket tersebut.(Ido & Adza)
