BERJAYANEWS.COM — Ketidakpastian hukum menyusul rencana pencabutan SKB 2 Dirjen 1 Deputi Tahun 2011 mulai memicu konsolidasi di tingkat akar rumput. Di Lampung, ratusan pekerja resmi membentuk Forum Buruh Bongkar Muat Pelabuhan Panjang (FBBMP) pada Rabu, (22/4/2026).
Forum ini lahir sebagai tameng terhadap kebijakan pusat sekaligus koreksi atas pengelolaan koperasi lokal.
Dewan Penasihat FBBMP, Ahmad Kennedy, menyebut kehadiran wadah ini bertujuan menjamin keadilan serta kesejahteraan bagi buruh di gerbang logistik Lampung tersebut.
Kennedy mengungkapkan, rencana pemerintah pusat mengganti SKB tersebut dengan Peraturan Presiden baru harus menjadi momentum memutus rantai monopoli.
Ia menyoroti kegelisahan buruh terhadap dominasi satu koperasi yang dianggap tidak transparan selama bertahun-tahun.
“Kita sudah tahu (pengganti) SKB 2 Dirjen itu memang sedang digodok. Tapi ada ketidaknyamanan buruh pelabuhan Panjang tentang satu koperasi yang saya lihat tidak adil. Sudah berjalan berapa tahun, tapi tidak ada transparansi yang nyata,” ujar Kennedy usai pengukuhan FBBMP di Way Halim.
Menurut Kennedy, wacana pencabutan SKB yang selama ini mewajibkan pengelolaan buruh melalui koperasi tunggal justru memberikan peluang bagi persaingan sehat.
FBBMP menegaskan tidak akan menunggu aturan baru disahkan untuk mulai menuntut hak-hak buruh yang terabaikan.
“Sembari menunggu Peraturan Presiden (Perpres) itu disahkan untuk mencabut monopoli, kami akan bergerak. Selama ini koperasi sangat monopoli karena membawahi seluruh buruh tanpa perbandingan. Kami akan menuntut dan mengembalikan hak-hak buruh yang telah diambil,” tegasnya.
Langkah perdana FBBMP dijadwalkan pada Kamis besok dengan mendatangi Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung.
Agenda utamanya adalah melaporkan dugaan ketidakadilan yang dialami sekitar ratusan buruh yang kini telah resmi bergabung dalam barisan forum tersebut.
Kennedy berharap Dinas Tenaga Kerja mampu menjalankan fungsinya sebagai Satgas untuk memediasi carut-marut hubungan industrial di pelabuhan.
Ia menginginkan agar buruh di Pelabuhan Panjang mulai melek aturan dan bertransformasi menjadi tenaga kerja yang intelektual.
Selain jalur birokrasi, forum ini merencanakan aksi bertajuk “Buruh Curhat ke Gubernur” pada awal bulan depan.
Kennedy meyakini Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, akan memberikan perhatian khusus terhadap isu krusial yang mengancam nasib ribuan pekerja lokal ini.
“Beliau pasti memperjuangkan hak masyarakat Lampung yang tertindas, termasuk isu dicabutnya SKB 2 Dirjen ini. Kami berharap Pak Gubernur terbuka mendengarkan curhat langsung saudara-saudara buruh pelabuhan dari hati ke hati,” pungkas Kennedy.
(smd)
