Wakil Ketua DPD BARAJP Lampung, Afrianando Sanjaya, meminta Pemerintah Kabupaten Lampung Timur membuka dokumen proyek dan menjelaskan dasar keputusan pembongkaran.
“Kami meminta Pemkab membuka dokumen perencanaan, rincian anggaran, proses pengadaan, serta alasan pembongkaran ikon Badak Sumatera,” kata Afrianando melalui rilisnya Sabtu (14/11/2026).
Kritik serupa juga disampaikan DPD APKAN Lampung Timur. Kedua pihak mempertanyakan urgensi proyek penataan kawasan bernilai sekitar Rp9 miliar tersebut, terutama di tengah persoalan kemiskinan yang masih menjadi perhatian di daerah itu.
“Bagi masyarakat Lampung Timur, Patung Badak Sumatera bukan sekadar ornamen di depan kantor pemerintahan. Keberadaannya dinilai merepresentasikan identitas daerah yang selama ini dikenal dengan Taman Nasional Way Kambas sebagai kawasan konservasi satwa liar, termasuk Badak Sumatera,” tegasnya
Wakil Ketua DPD BARAJP Lampung, Afrianando Sanjaya, meminta pemerintah daerah membuka dokumen perencanaan, rincian anggaran, proses pengadaan, serta alasan pembongkaran ikon Badak Sumatera tersebut.
Sorotan juga diarahkan pada proyek penataan ulang kawasan depan kantor Pemkab Lampung Timur yang disebut-sebut menelan anggaran sekitar Rp9 miliar. Publik mempertanyakan urgensi proyek dan kejelasan administrasi penghapusan aset sebelum pembongkaran dilakukan.
Tugu Badak bukan sekadar bangunan, tetapi juga memiliki nilai simbolis bagi Lampung Timur yang dikenal dengan keberadaan Taman Nasional Way Kambas dan konservasi badak Sumatera.
Tugu Badak dibangun tahun 2015 dengan nilai investasi sekitar Rp2,5 miliar. Hingga saat ini usia bangunannya telah mencapai 11 tahun.
Menanggapi hal itu, Kabid Aset Lampung Timur, Vera Lia, menjelaskan bahwa proses penghapusan aset dilakukan melalui mekanisme sesuai ketentuan, mengacu pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024.
Menurutnya, proses diawali dengan usulan dari pengguna barang, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), kemudian ditelaah oleh Panitia Penghapusan Aset Daerah.
Penghapusan dapat diproses apabila aset sudah tidak layak digunakan atau tidak lagi sesuai dengan kebutuhan dan tata ruang, termasuk ketika telah tersedia anggaran untuk penggantian.
Tugu Badak tersebut diketahui dibangun pada 2015 dengan nilai investasi sekitar Rp2,5 miliar. Vera Lia juga menjelaskan bahwa sisa material hasil pembongkaran tidak boleh dibiarkan tanpa proses pertanggungjawaban.
“Setiap ada residu dari bongkaran pasti akan dinilai terlebih dahulu oleh KPKNL, kemudian dilelang dan hasilnya masuk ke kas negara. Tidak ada yang hilang,” jelasnya seperti dilansir dari trust media.
Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Lampung Timur, Primadiartha Ramadheni, ST, MT, yang dikonfirmasi ponselnya sudah tidak aktif. (*)
