BANDAR LAMPUNG, BERJAYANEWS.COM — Penutupan akses jalan penghubung di kawasan Perumahan Griya Fantasi Residence, Kelurahan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung, menuai keluhan masyarakat.
Sejak Juli 2025, jalan yang menghubungkan lingkungan RT 04 LK 01 Korpri Jaya dengan Jalan Veteran di Kelurahan Korpri Raya tidak lagi dapat dilalui kendaraan akibat pembatasan menggunakan rantai dan gembok pada pintu gerbang perumahan.
Polemik penutupan akses jalan itu kini memunculkan pertanyaan mengenai status jalan, hak akses masyarakat, hingga kewajiban pengembang menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) kepada pemerintah daerah.
Keluhan dan protes tersebut disampaikan sekitar 40 warga Kelurahan Korpri Jaya—di mana lokasi Perumahan Griya Fantasi berada dalam wilayah RT 04 LK 01, Kelurahan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarame—melalui surat pengaduan yang diterima redaksi BerjayaNews, Minggu (15/11/2026).
Dalam surat tersebut, warga mempersoalkan pembatasan jalan penghubung dari lingkungan Korpri Jaya menuju Jalan Veteran, Kelurahan Korpri Raya. Akses yang sebelumnya dapat dilalui kendaraan itu kini dibatasi dengan pemasangan rantai dan gembok pada gerbang perumahan.
Menurut keterangan warga dalam pengaduan, akses tersebut sebelumnya rutin dibuka setiap pagi dan ditutup pada malam hari oleh petugas keamanan perumahan. Pola itu disebut telah berlangsung sekitar empat tahun.
Namun, sejak Juli 2025, gerbang hanya dapat dilalui pejalan kaki. Rantai dan gembok yang terpasang membuat kendaraan tidak dapat melintas seperti sebelumnya.
Dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar. Warga yang hendak menuju Pasar Korpri, sekolah, tempat kerja, maupun menjalankan aktivitas sehari-hari harus mencari jalur alternatif dengan jarak yang lebih jauh. Petugas pengangkut sampah keliling juga disebut ikut terdampak.
Bahkan, penghuni Griya Fantasi sendiri turut merasakan dampak pembatasan tersebut. Contohnya, untuk beraktivitas menuju Masjid Al Mukhlisin di lingkungan RT 04 LK 01 Korpri Jaya, mereka tidak dapat menggunakan kendaraan bermotor, melainkan harus berjalan kaki atau memutar melalui Jalan Veteran.
Warga Pertanyakan Status dan Fungsi Jalan
Dalam surat pengaduannya, warga menyebut Griya Fantasi merupakan kawasan berstatus residence, bukan cluster. Mereka mengaku memiliki dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang mencantumkan keterangan tersebut.
Warga juga menyampaikan kawasan perumahan tersebut berada di wilayah RT 04 LK 01, Kelurahan Korpri Jaya. Sejak awal pembangunan, menurut mereka, terdapat dua akses jalan yang menghubungkan lingkungan Korpri Jaya dengan Jalan Veteran di Kelurahan Korpri Raya.
Sebagai bahan pendukung, warga turut melampirkan salinan dokumen sertifikat, IMB, serta tangkapan layar aplikasi Sentuh Tanahku yang memuat informasi pertanahan. Dalam keterangan pengaduan, gambar tersebut memperlihatkan posisi Griya Fantasi Residence di wilayah perbatasan Kelurahan Korpri Raya dan Kelurahan Korpri Jaya.
Warga mempertanyakan dasar pembatasan akses tersebut, apakah telah memiliki izin resmi dari pihak berwenang.
“Kalau alasan keamaan, kan disana ada satpam yang berjaga 24 jam, apalagi dalam rapat dengan warga pak kapolsek sudah meminta untuk dibuka,” ujar salahsatu warga yang enggan namanya dicantumkan.
Menurut dia, jalan penghubung itu selama ini dimanfaatkan untuk menunjang aktivitas masyarakat di sekitar lingkungan perumahan. Terlebih, izin lingkungan pembangunan perumahan tersebut juga disebut telah diperoleh melalui persetujuan masyarakat setempat.
Lurah Akui Persoalan Belum Menemukan Kepastian
Dikonfirmasi melalui sambungan WhatsApp, Lurah Korpri Jaya, Budi Handoyo, menyampaikan pihak kelurahan belum dapat melakukan intervensi lebih jauh karena fasilitas jalan di kawasan perumahan tersebut belum diserahkan secara resmi kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung.
“Kesimpulannya sudah diserahkan ke pihak developer. Itu kan masih, apa itu, belum diserahin. Jalan-jalan itu kan belum diserahin ke pihak Pemkot Bandar Lampung, jadi kita istilahnya belum bisa banyak mengarahkan,” ujar Budi, Minggu (15/11/2026).
Budi membenarkan bahwa dalam pertemuan sebelumnya aparat kepolisian telah meminta agar gerbang kembali dibuka. Namun, menurutnya, keputusan tersebut belum mendapatkan kepastian.
“Tapi kan sudah, itu terus kita hanya cara minta dibuka ke pihak itu, gitu lho pak… Masih ngambang, karena di dalam juga belum masih ingin ditutup apa gimana itu… Iya perumahan,” tambahnya.
Terkait proses penyerahan fasilitas perumahan, Budi menjelaskan mekanismenya dilakukan langsung oleh pengembang kepada Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), bukan melalui kelurahan.
“Oh nggak, itu, biasanya nggak ada itu, yang langsung nyerahin itu dari pengembang langsung ke Perkim itu lho pak… Belum, belum pak,” katanya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa status penyerahan PSU menjadi salah satu persoalan yang perlu diperjelas oleh pemerintah daerah, termasuk apakah pengembang telah mengajukan proses penyerahan atau memiliki rencana penyerahan secara bertahap.
Karena itu, ia mendorong pengembang segera melakukan serah terima aset kepada pemerintah, sesuai ketentuan yang mengatur, berdasar seperti Permendagri Nomor 15 Tahun 2026 yang mengatur tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
“Dengan serah terima aset, aparatur wilayah diharapkan memiliki kewenangan lebih leluasa untuk mengambil sikap dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Selama proses serah terima belum dilakukan, kami merasa ruang gerak masih terbatas dan seolah berada dalam posisi tersandera oleh pihak pengembang,” kata dia via ponsel
Pengembang Sebut Pembatasan Demi Keamanan
Sementara itu, perwakilan pengembang PT Griya Fantasi Lampung, Aria Khalief, menyatakan pembatasan akses bukan keputusan sepihak perusahaan. Menurutnya, penutupan merupakan keinginan mayoritas penghuni perumahan dengan alasan keamanan lingkungan dan keselamatan anak-anak dari kendaraan yang kerap melaju dengan kecepatan tinggi.
“Kita menyediakan jalan, silakan dibuka, silakan ditutup, terserah bagaimana kesepakatan dengan warga,” ungkap Aria saat dikonfirmasi BerjayaNews.
Aria juga menjelaskan pihak pengembang belum menyerahkan aset jalan kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung karena pembangunan perumahan yang dimulai sejak 2019 masih menyisakan belasan kavling yang belum dibangun dari total sekitar 70 unit.
“Itu masih milik developer, belum serah terima. Nanti kalau sudah finish pembangunan, baru kita serahkan. Prasarana, Sarana, dan Utilitas begitu aturannya,” jelasnya.
Ia pun mengimbau warga yang keberatan agar menyelesaikan persoalan melalui dialog bersama penghuni perumahan.
“Kita ini kan hidup bertetangga puluhan tahun. Saran saya, mari duduk bareng, ngobrol sama masyarakat yang ada di dalam, tanyakan maunya gimana. Kalau di dalam sudah kasih kesimpulan, kami dari pihak developer tentu akan mengikuti,” pungkasnya.
Sudah Dimediasi, Rantai Masih Tergembok
Berdasarkan dokumen yang diterima redaksi disebutkan bahwa persoalan akses jalan ini sebenarnya telah beberapa kali dibahas bersama unsur pemerintahan dan kepolisian. Perumahan Griya Fantasi memiliki 3 (tiga) orang Petugas Keamanan (Satpam) yang berjaga secara bergiliran selama 24 jam untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan perumahan tersebut.
Dengan , alasan keamanan lingkungan dan keselamatan anak-anak dari kendaraan yang kerap melaju dengan kecepatan tinggi semestinya dapat menjadi perhatian bagi petugas yang bertugas di lapangan.
Pada 18 September 2026, pertemuan berlangsung di Kantor Kecamatan Sukarame dengan dihadiri Camat Sukarame Vera Hidayanti, Lurah Korpri Jaya Budi Handoyo, Ketua RT 04 Syarifuddin, serta Bhabinkamtibmas Polsek Sukarame.
Dalam pertemuan tersebut, berdasarkan keterangan warga, mereka diminta membuat surat pernyataan penolakan terhadap pembatasan akses jalan.
Selanjutnya, peninjauan lokasi dilakukan 21 September 2026. Pada 30 September 2026, musyawarah kembali digelar di Aula Kantor Kelurahan Korpri Jaya, dipimpin Kapolsek Sukarame dan Lurah Korpri Jaya, serta dihadiri sejumlah penghuni Perumahan Griya Fantasi, mantan kepala lingkungan, pihak pengembang, unsur kelurahan, dan perwakilan keamanan lingkungan.
Berdasarkan surat pengaduan warga, dalam musyawarah itu turut dibahas status perumahan dan kewenangan pemerintah daerah terkait pembatasan akses jalan. Namun, upaya mediasi tersebut belum menghasilkan penyelesaian konkret.
Dokumentasi yang dilampirkan warga 19 Oktober 2026 dan 7 November 2026 masih memperlihatkan rantai pembatas dalam kondisi tergembok, sehingga petugas keamanan tidak dapat membuka lebar gerbang dan kendaraan belum dapat melintasi akses tersebut.
Pemkot Diminta Periksa Site Plan dan Status Jalan
Melalui surat pengaduan yang diterima redaksi, warga meminta Pemerintah Kota Bandar Lampung, khususnya Dinas Perumahan dan Permukiman, untuk turun tangan memeriksa status jalan penghubung di kawasan Griya Fantasi Residence.
Pemeriksaan diharapkan mencakup dokumen site plan yang telah disahkan, IMB atau dokumen perizinan bangunan yang relevan, sertifikat dan status tanah, fungsi jalan, serta proses dan kewajiban penyerahan PSU oleh pengembang.
Warga juga meminta pimpinan PT Griya Fantasi Lampung segera menindaklanjuti hasil musyawarah pada 30 September 2026 agar persoalan ini tidak terus berlarut-larut. (SMD)











