BANDAR LAMPUNG – Banyak warga Lampung sebenarnya memiliki niat dan kemampuan untuk taat membayar pajak kendaraan bermotor. Namun, niat baik tersebut kerap terhambat oleh sistem pelayanan dan persyaratan administratif yang dinilai masih terlalu rumit.
Berbagai keluhan masyarakat mencuat melalui media sosial. Warga menyoroti kewajiban administrasi seperti keharusan membawa KTP pemilik asli, surat kuasa, hingga kehadiran langsung pemilik kendaraan, meskipun dokumen kendaraan seperti STNK dan BPKB telah lengkap. Prosedur tersebut dinilai tidak lagi relevan dengan kondisi dan mobilitas masyarakat saat ini.
Ironisnya, sebagian warga justru menilai proses pembayaran pajak melalui jasa perantara atau calo lebih cepat dan mudah dibandingkan mengurus secara mandiri. Kondisi ini memunculkan persepsi adanya pembiaran praktik percaloan dan potensi pungutan liar di lapangan.
Tak hanya soal administrasi, pelayanan di kantor Samsat juga menuai sorotan. Antrean panjang, sikap petugas yang dinilai kurang ramah, hingga fasilitas gedung yang dianggap belum memadai menjadi keluhan umum masyarakat. Bahkan layanan drive thru yang disediakan dinilai belum efektif karena masih memerlukan proses yang berbelit.
Keluhan warga juga mengarah pada kondisi infrastruktur jalan di sejumlah wilayah Lampung yang rusak dan belum kunjung diperbaiki. Banyak masyarakat merasa pajak yang dibayarkan belum sebanding dengan dampak nyata yang dirasakan, khususnya dalam perbaikan jalan dan fasilitas publik.
Masyarakat berharap, apabila pelayanan pembayaran pajak dipermudah dan dilakukan secara transparan, tingkat kesadaran dan kepatuhan membayar pajak akan tumbuh dengan sendirinya tanpa perlu pendekatan represif.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung, Slamet Riadi, mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada tahun 2026.
Upaya tersebut antara lain kata dia menambah jumlah gerai Samsat serta memperluas jangkauan pelayanan pembayaran pajak hingga ke tingkat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan memanfaatkan aplikasi e-Samdes.
“Bapenda berkomitmen meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan di seluruh kabupaten dan kota, serta memperkuat kualitas sumber daya manusia agar lebih ramah dan memberikan kenyamanan bagi para wajib pajak,” ujarnya ditemui belum lama ini.
Slamet Riadi menyebutkan bahwa berdasarkan hasil pemutakhiran data, target PKB tahun 2026 mengalami penyesuaian. Dari sebelumnya tercatat sekitar 4 juta kendaraan, kini diketahui sekitar 2 juta kendaraan sudah tidak aktif dan tidak lagi layak menjadi objek pajak kendaraan bermotor.
Dengan data yang lebih akurat tersebut, Bapenda optimistis peningkatan kemudahan layanan dan perbaikan sistem akan berdampak positif terhadap kepatuhan masyarakat dan realisasi penerimaan PKB di Provinsi Lampung pada tahun 2026. (ABS)
