BANDAR LAMPUNG — Komisi II DPRD Provinsi Lampung menyatakan komitmen penuh dalam mendorong percepatan realisasi program Makanan Bergizi (MBG) yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Langkah strategis ini diambil agar manfaat besar dari program tersebut dapat segera menjangkau masyarakat luas di seluruh penjuru Bumi Ruwa Jurai.
Anggota Komisi II dari Fraksi Gerindra, Mikdar Ilyas, menegaskan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada kolaborasi yang kuat antar lini, terutama dalam memaksimalkan peran Satuan Pelayanan Persiapan Gizi (SPPG) di Lampung.
Mikdar menekankan bahwa SPPG tidak boleh hanya dipandang sebagai pelaksana teknis semata, melainkan harus berdiri sebagai garda terdepan dalam mengedukasi masyarakat. Sosialisasi program MBG perlu dilakukan secara masif agar setiap lapisan masyarakat memahami urgensi konsumsi makanan bergizi bagi masa depan generasi mendatang.
Lebih jauh lagi, ia menyoroti bahwa Program MBG bukan sekadar urusan pemenuhan nutrisi di atas piring, melainkan sebuah misi besar yang membawa multiplier effect atau efek berganda bagi kesejahteraan ekonomi daerah.
Dalam pandangan Mikdar, keberlanjutan program ini akan menyentuh tiga aspek krusial yang saling berkesinambungan, yakni kesehatan, lapangan kerja, dan kedaulatan pangan lokal.
Dari sisi kesehatan, fokus utama program adalah memperbaiki gizi masyarakat secara merata guna menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan kompetitif dalam jangka panjang. Sementara itu, dari sisi ketenagakerjaan, operasional dapur-dapur MBG yang tersebar di berbagai wilayah diyakini akan menjadi kran pembukaan lapangan kerja baru yang mampu menyerap tenaga pengelola, juru masak, hingga tenaga distribusi di tingkat akar rumput.
Satu hal yang dianggap paling krusial oleh Mikdar adalah posisi program ini sebagai booster bagi petani dan peternak lokal. Dengan adanya permintaan bahan pangan yang masif dan konsisten, program MBG menjadi peluang emas bagi sektor perikanan, peternakan, dan pertanian di Lampung.
Mikdar menegaskan bahwa kebutuhan protein dan sayur-mayur untuk program ini harus disuplai oleh pelaku usaha lokal agar perputaran anggaran negara tetap berada di daerah dan secara langsung menggerakkan ekonomi rakyat.
Sebagai bentuk pengawasan, kata dia, Komisi II DPRD Lampung terus menjalin komunikasi intensif dengan SPPG untuk memastikan kesiapan infrastruktur dan jalur distribusi. “Komisi II berkomitmen mengawal rantai pasok agar program ini benar-benar melibatkan produsen lokal dan bukan sekadar menguntungkan korporasi besar,” tutupnya (ABS)
