TULANGBAWANG — Ribuan warga yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Umbul Menggugat (Jarum) menggelar aksi damai di tiga titik strategis di Kabupaten Tulangbawang, Selasa (11/11/2025).
Massa berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Tulangbawang, Kantor Bupati, dan Portal Indo Lampung, menuntut penyelesaian sengketa lahan dengan PT Sugar Group Companies (SGC) dan PT Sweet Indo Lampung Group.
Aksi tersebut diikuti masyarakat dari empat kecamatan, yakni Menggala, Gedung Aji, Gedung Meneng, dan Dente Teladas. Mereka menuntut keadilan agraria dan pengembalian hak atas tanah umbul yang telah dikuasai secara turun-temurun oleh masyarakat setempat.
Menurut Koordinator Lapangan, Candra Hartono, ada sekitar 266 umbul dengan total luas mencapai 43 ribu hektare lebih yang diminta untuk dikeluarkan dari area Hak Guna Usaha (HGU) dua perusahaan tersebut.
“Umbul-umbul ini sudah menjadi tempat tinggal dan sumber kehidupan warga sejak sekitar tahun 1840-an hingga 1992. Namun setelah perusahaan masuk, lahan itu diambil alih secara sepihak dan masyarakat kehilangan tanahnya,” ujar Candra.
Tuntutan Masyarakat :
Melalui aksi ini, massa Jarum menyampaikan lima tuntutan utama kepada pemerintah pusat:
Kembalikan tanah umbul masyarakat Tulangbawang.
Evaluasi dan ukur ulang HGU PT SGC.
Berikan hak pengelolaan 20 persen dari lahan HGU untuk plasma masyarakat.
Berikan pengakuan negara terhadap lahan umbul masyarakat Tulangbawang.
Berikan perlindungan negara terhadap masyarakat dan lahan umbul Tulangbawang.
Tokoh Masyarakat Bertolak ke Jakarta
Selain aksi di Tulangbawang, perwakilan masyarakat yang terdiri dari para tokoh empat kecamatan, yaitu Basir Bakow dan Supri Bakow (Menggala), Supri (Bakung), Amran (Gedung Meneng), Dulhadi (Gedung Meneng Dente Teladas), dan Hendra Hartono, diketahui sedang menuju Jakarta untuk menemui Presiden RI Prabowo Subianto secara langsung.
Langkah itu ditempuh sebagai upaya meminta perhatian dan solusi konkret dari pemerintah pusat atas polemik agraria yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
“Masyarakat memohon agar tuntutan ini segera direalisasikan. Kami ingin keadilan, bukan konflik. Namun di lapangan, kami melihat adanya indikasi perusahaan menyiapkan karyawan seolah-olah untuk menghadang massa aksi,” ungkap Supri Bakow salah satu tokoh dan Koordinator Aksi.
Ia menegaskan, perjuangan mereka bukan untuk memusuhi pihak mana pun, melainkan untuk menuntut keadilan atas hak masyarakat adat dan petani yang selama ini terpinggirkan.
“Kami hanya ingin umbul dikembalikan kepada masyarakat. Itu tempat kami tinggal, bekerja, dan bertahan hidup. Kami berharap Presiden Prabowo mendengar suara rakyat Tulangbawang,” tutup Supri Bakow. (Jhs)
