Penulis: Ellya Najwa Ramadhani (Siswa SMA Negeri 10 Bandar Lampung, Kelas XI.M8)
Sudah bertahun-tahun lamanya, keluhan mengenai mahalnya biaya pendidikan menjadi “nyanyian sedih” yang terus terdengar dari sudut-sudut Provinsi Lampung. Mulai dari pesisir hingga pegunungan, para orang tua memikul beban yang serupa. Meskipun pemerintah pusat telah mengalokasikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), kenyataan di lapangan sering kali berbicara lain. Di jenjang pendidikan menengah atas seperti SMA, SMK, dan SLB negeri, istilah “sekolah gratis” seolah hanya menjadi slogan di atas kertas yang sulit dijangkau masyarakat kelas bawah.
Masyarakat kerap terbentur pungutan uang komite yang bersifat wajib, sumbangan operasional pendidikan yang ditentukan sepihak, hingga biaya seragam dan atribut yang melambung tinggi. Bagi keluarga dengan penghasilan pas-pasan, biaya-biaya ini adalah tembok besar yang menghalangi masa depan anak-anak mereka. Banyak orang tua harus bekerja serabutan, menggadaikan barang berharga, atau berutang ke rentenir demi melunasi tagihan sekolah. Pendidikan, yang seharusnya menjadi jembatan mobilitas vertikal, justru terasa memiliki sekat eksklusif bagi mereka yang kurang mampu.
Titik balik bersejarah itu akhirnya tiba di tahun 2025. Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, mengambil langkah politik yang berani dan fundamental. Menyadari kualitas SDM adalah kunci utama membawa Lampung keluar dari belenggu kemiskinan, ia mengeluarkan kebijakan transformatif: mulai tahun ajaran 2025/2026, uang komite, SPP, dan segala bentuk pungutan di SMA, SMK, dan SLB negeri se-Lampung dihapuskan total.
Langkah ini bukan sekadar retorika politik. Sebagai solusi konkret mengganti pendapatan sekolah yang hilang, Pemprov Lampung mengalokasikan anggaran melalui program Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Khusus. Pemerintah memberikan dana Rp600.000 per siswa per tahun yang disalurkan rutin setiap tiga bulan langsung ke rekening sekolah. Kebijakan ini merupakan manifestasi nyata kehadiran negara dalam melindungi hak dasar rakyatnya.
Besaran dana BOP Khusus ini telah diperhitungkan saksama oleh tim ahli agar cukup menutup seluruh kebutuhan rutin sekolah. Dana dialokasikan untuk belanja ATK, biaya listrik dan air, perawatan gedung, hingga pembiayaan ekstrakurikuler serta perlombaan siswa. Kebijakan ini berlaku efektif untuk 565 sekolah negeri, mencakup 240 SMA Negeri, 112 SMK Negeri, dan 13 SLB Negeri di seluruh wilayah Lampung tanpa terkecuali.
“Saya tegaskan, tidak boleh lagi ada penarikan uang sepeser pun dari orang tua siswa dengan alasan apa pun. Berapa pun kebutuhan sekolah, biaya operasional, peralatan praktikum, hingga kegiatan belajar-mengajar, semuanya kita tanggung lewat APBD. Ini investasi jangka panjang,” tegas Gubernur Mirza saat menyampaikan kebijakan tersebut di hadapan kepala sekolah dan pejabat pendidikan pada Juni 2025.
Beliau menekankan pendidikan di Lampung harus inklusif. Artinya, kualitas pendidikan yang baik tidak boleh hanya menjadi milik mereka yang berdompet tebal. “Kita tidak ingin lagi melihat anak Lampung yang cerdas, bersemangat belajar tinggi, namun mimpinya kandas hanya karena orang tuanya tidak sanggup membayar uang komite. Lampung harus maju bersama, dan itu dimulai dari bangku sekolah yang adil,” tambahnya disambut tepuk tangan haru.
Kabar gembira ini merambat cepat hingga ke pelosok desa. Yanti, ibu rumah tangga di Bandar Lampung yang suaminya buruh harian, tak kuasa menahan tangis haru. Anaknya baru diterima di salah satu SMA Negeri favorit, namun kebahagiaannya sempat dibayangi kecemasan akan biaya bulanan.
“Dulu saya khawatir sekali, sampai tidak bisa tidur. Kami harus memutar otak untuk bayar komite yang dicicil tiap bulan. Sering kali uang dapur dikurangi demi sekolah anak. Tapi sekarang? Saya hanya perlu siapkan buku dan tas. Beban di pundak saya seperti diangkat pemerintah. Terima kasih Pak Gubernur, kini anak saya bisa sekolah dengan tenang,” ujarnya sambil menyeka air mata.
Kisah serupa dialami wali murid SMK, di mana biaya praktikum biasanya sangat mahal. Dengan kebijakan baru ini, biaya alat dan bahan praktik sepenuhnya ditanggung negara. Hal ini memberi ruang napas bagi orang tua yang selama ini merogoh kocek dalam demi keahlian teknis anak-anak mereka.
Bukan hanya orang tua, para kepala sekolah pun lega. Selama bertahun-tahun, banyak kepala sekolah dalam posisi dilematis. Di satu sisi, dana BOS sering terlambat cair atau tidak mencukupi. Di sisi lain, mereka tidak nyaman terus-menerus menagih sumbangan kepada wali murid yang serba sulit.
Dengan dana BOP Khusus yang masuk reguler tiap triwulan, manajemen sekolah memiliki kepastian anggaran. Untuk memastikan tidak diselewengkan, Pemprov Lampung juga meluncurkan sistem digital agar setiap sekolah melaporkan penggunaan dana secara transparan dan real-time. Masyarakat diberi akses melapor jika masih menemukan pungutan liar melalui kanal pengaduan khusus. Sekolah kini lebih leluasa berinovasi. Fokus pendidik tidak lagi terbagi untuk urusan “menagih sumbangan”, melainkan murni meningkatkan kualitas pengajaran.
Kini, pada Mei 2026, kebijakan ini telah berjalan satu tahun. Hasilnya menggembirakan dan melampaui ekspektasi. Data terbaru Dinas Pendidikan Provinsi Lampung menunjukkan angka partisipasi sekolah di jenjang menengah meningkat signifikan. Yang paling membanggakan, jumlah siswa putus sekolah karena faktor ekonomi menurun drastis hingga hampir nol.
Kondisi ini menciptakan kompetisi sehat di antara siswa karena merasa didukung penuh pemerintah. Transparansi keuangan sekolah pun meningkat drastis. Karena seluruh biaya ditanggung APBD, pengawasan lebih ketat dan sistematis. Penggunaan dana sekolah bisa dipantau lewat sistem digital, sehingga risiko penyelewengan dapat diminimalisir. Masyarakat kini lebih percaya pada integritas sekolah negeri.
Wajah pendidikan di Lampung benar-benar berubah total. Kebijakan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal membuktikan dengan kemauan politik yang kuat, kesejahteraan rakyat bisa diwujudkan tanpa menunggu lama. Tidak ada lagi beban biaya yang menjadi tembok penghalang anak-anak Lampung meraih mimpi. Sekat ekonomi di gerbang sekolah kini runtuh sepenuhnya. Pendidikan benar-benar menjadi hak yang terpenuhi nyata bagi setiap warga Lampung.
