BERJAYANEWS.COM, Bandar Lampung – Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Bandar Lampung, Dedi Sutiyoso, tampak tidak menguasai isi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI saat dikonfirmasi mengenai proyek pembangunan Gedung Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung Tahun Anggaran 2025 yang menjadi sorotan auditor negara.
Alih-alih memberikan penjelasan rinci, Dedi justru beberapa kali balik bertanya kepada wartawan mengenai temuan yang dimaksud. Momen itu terjadi usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung, Senin (27/7/2026).
“Waduh, yang masalah gedung LHP ya?” kata Dedi sembari menghisap rokok.
Ketika pertanyaan terus mengarah pada isi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, Dedi memanggil kepala bidang teknis yang berada di sekitar lokasi agar menjelaskan. Namun, pejabat tersebut tidak menghampiri.
“Temuannya apa itu ya?” ujar Dedi, yang kemudian menambahkan, “Gak kelihatan guanya.”
Pernyataan itu memunculkan tanda tanya mengingat proyek yang dipersoalkan merupakan salah satu pekerjaan strategis Dinas PU dengan nilai kontrak mencapai Rp14,83 miliar.
Dedi kemudian menyebut temuan BPK hanya berkaitan dengan mutu beton dan menegaskan tidak ada persoalan pada besi tulangan.
“Hanya mutu beton saja, enggak ada kalau masalah besi,” katanya.
Ia juga menyatakan persoalan pengawasan akan kembali dikoordinasikan dengan konsultan pengawas.
“Nanti saya panggil lagi pengawasannya di konsultan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut berbeda dengan isi dokumen resmi LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2025.
Dalam hasil uji petik fisik bersama Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung (LPTS UBL), auditor menemukan ketidaksesuaian spesifikasi teknis pada proyek pembangunan Gedung Kejati Lampung.
BPK mencatat realisasi pembayaran proyek telah mencapai Rp10,32 miliar atau 69,59 persen dari nilai kontrak. Dari pemeriksaan tersebut ditemukan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp518,27 juta akibat pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, mencakup mutu beton maupun spesifikasi besi tulangan.
Tak hanya itu, total temuan BPK di lingkungan Dinas PU Kota Bandar Lampung mencapai Rp934,36 juta, termasuk pada proyek pembangunan Gedung Satlantas dan Satintelkam Polresta Bandar Lampung Tahap II.
Meski kelebihan pembayaran telah disetorkan kembali ke Kas Daerah oleh kontraktor pada 21 Mei 2026, BPK tetap menyimpulkan bahwa persoalan tersebut terjadi akibat lemahnya pengawasan dan pengendalian pekerjaan oleh Kepala Dinas PU, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
DPRD: Proyek 2026 Belum Bergerak
Sorotan terhadap Dinas PU tidak berhenti pada temuan BPK. Dalam RDP yang sama, Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung mengungkapkan bahwa hingga semester pertama Tahun Anggaran 2026, proyek-proyek fisik utama Dinas PU belum berjalan.
Ketua Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung, Agus Djumadi, mengatakan sebagian besar anggaran masih digunakan untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran proyek tahun anggaran 2024 dan 2025.
“Belum berjalan. Kegiatan 2026 semester pertama setelah kami evaluasi baru pelaksanaan rutin. Sementara beberapa anggaran utamanya ini untuk menyelesaikan utang di 2024 hingga 2025,” kata Agus.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk kembali mengulang pola pelaksanaan proyek yang dikerjakan terburu-buru menjelang akhir tahun anggaran.
Komisi III meminta Dinas PU segera mempercepat proses lelang proyek infrastruktur, terutama pembangunan jalan lingkungan dan drainase, agar kualitas pekerjaan tetap terjaga.
“Kami sudah mengingatkan kepada Dinas PU bahwasanya lelang jangan terlalu mepet jelang akhir semester menuju perubahan. Ketika sudah mepet, ini akan mempengaruhi kualitas dari pekerjaan yang ada,” tegas Agus. (*)
