TULANGBAWANG BARAT – PT Huma Indah Mekar (HIM) melalui tim kuasa hukumnya kembali melayangkan somasi kedua kepada warga masyarakat yang masih menduduki lahan seluas kurang lebih 150 hektare di dalam areal Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 27 milik perusahaan di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Provinsi Lampung.
Somasi kedua tersebut disampaikan melalui surat bernomor 113/RHSP/XII/2026 tertanggal 21 November 2026, sebagai tindak lanjut atas somasi pertama Nomor 099/RHSP/XI/2026 tertanggal 18 November 2026. Melalui somasi tersebut, PT HIM kembali meminta warga masyarakat yang masih menduduki lahan agar segera meninggalkan dan mengosongkan lokasi, termasuk membongkar bangunan serta membersihkan tanaman yang berada di atas tanah tersebut.
Ketua Tim Kuasa Hukum PT HIM, Dr. Sumarsih, S.H., M.H., bersama tim dari RHS & Partners Law Firm menyampaikan bahwa pemberian somasi merupakan langkah persuasif perusahaan untuk mengingatkan masyarakat agar secara sukarela mengosongkan lahan yang berada dalam areal HGU PT HIM. Langkah tersebut ditempuh sebagai upaya penyelesaian persoalan secara baik-baik sebelum perusahaan mempertimbangkan langkah hukum lebih lanjut.
Namun, dalam proses penyampaian somasi kedua pada Sabtu, 21 November 2026, sebagian warga masyarakat yang masih menduduki lahan tersebut tidak bersedia menerima surat somasi yang disampaikan oleh tim kuasa hukum.
Terhadap warga yang menolak menerima surat tersebut, tim kuasa hukum PT HIM tetap menyampaikan secara lisan agar mereka segera meninggalkan dan mengosongkan lahan seluas kurang lebih 150 hektare yang berada di dalam areal HGU perusahaan.
Menurut tim kuasa hukum, warga yang menolak menerima somasi tersebut merupakan pihak-pihak yang hingga saat ini masih menduduki dan menguasai tanah dalam areal HGU PT HIM tanpa alas hak yang sah. Penilaian tersebut didasarkan pada dokumen kepemilikan, riwayat pelepasan hak, bukti pembayaran kompensasi, serta putusan pengadilan yang menjadi dasar hukum perusahaan.
Dasar Kepemilikan dan Penyelesaian Pelepasan Hak Atas Tanah
Dalam surat somasi tersebut, tim kuasa hukum menjelaskan bahwa PT HIM merupakan pemegang SHGU Nomor 27 dengan luas keseluruhan 2.064,573 hektare yang masih berlaku hingga 31 Desember 2035.
Sebagai dasar hukum atas penguasaan lahan tersebut, kuasa hukum turut menguraikan sejumlah putusan pengadilan, di antaranya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3054 K/Pdt/2010 tertanggal 30 Maret 2011 dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 276 PK/PDT/2012 tertanggal 28 Februari 2013.
Selain itu, PT HIM menyatakan bahwa persoalan pelepasan hak atas tanah seluas kurang lebih 150 hektare telah diselesaikan melalui kesepakatan dengan perwakilan masyarakat. Dalam rangkaian penyelesaian tersebut, perusahaan telah melakukan pembayaran kompensasi dalam dua tahap.
Pertama, pembayaran sebesar Rp2 miliar kepada perwakilan 464 warga masyarakat melalui Tim 13. Pembayaran tersebut didasarkan pada Nota Kesepakatan tertanggal 2 Maret 2012 dan dibuktikan dengan Kwitansi tertanggal 14 Maret 2012. Kwitansi tersebut ditandatangani oleh Saidi Effendi, Lison, dan Bob Hasan, S.H., selaku kuasa hukum masyarakat, sebagai bukti penerimaan pembayaran kompensasi dari PT HIM.
Kedua, pembayaran sebesar Rp7,5 miliar melalui Tim 31 berdasarkan Perjanjian Perdamaian dan Pelepasan Hak Atas Tanah Beserta Tanam Tumbuh di Atasnya antara masyarakat pemilik tanah dengan PT HIM pada tahun 2013.(*)









