BERJAYANEWS, TUBABA – Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan instansi terkait menggelar sosialisasi putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkracht) terkait sengketa lahan Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 27 Tahun 1996 milik PT Huma Indah Mekar (HIM), Rabu (11/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Wakil Bupati Tubaba tersebut diinisiasi guna menyamakan persepsi hukum antarsemua pihak, mencegah multitafsir, serta menghadirkan solusi damai dan berkeadilan atas lahan perkebunan seluas kurang lebih 150 hektare di wilayah Tiyuh (Desa) Penumangan.
Wakil Bupati Tubaba, Nadirsyah, menegaskan bahwa langkah fasilitasi ini merupakan komitmen konkret pemerintah daerah dalam merespons permohonan para pihak demi menjaga ketertiban umum, kepastian hukum, serta melindungi iklim investasi daerah agar persoalan tidak berlarut-larut.
“Sebagai pemerintah yang responsif, kami bergerak cepat memfasilitasi persoalan ini untuk menciptakan kepastian hukum dan ketenteraman masyarakat, sekaligus menjaga keberlangsungan usaha dan investasi di Tubaba,” ujar Nadirsyah.
Langkah solutif Pemkab Tubaba mendapat apresiasi tinggi dari Juru Bicara Pengadilan Negeri (PN) Menggala, Sarmaida Eka Rohayani, S.H., M.H. Menurutnya, inisiatif dialog terbuka ini menjadikan Tubaba selangkah lebih maju dalam mengurai sengketa agraria secara persuasif dan bermartabat. Dukungan serupa ditegaskan Kapolres Tubaba, AKBP Himmawan Setiawan, yang menyatakan kepolisian siap mengawal penegakan hukum dan fasilitasi sesuai koridor legalitas yang sah.
Dalam forum tersebut, perwakilan masyarakat dari kelompok Tim 31 yang didampingi Kepalo Tiyuh Penumangan, Saikhudin, menyatakan memahami dan menerima putusan pengadilan. Warga menyatakan kesediaannya untuk secara sukarela mengosongkan lahan tersebut, mengingat hak atas tanah telah dilepaskan menyusul penerimaan uang ganti rugi dari perusahaan sejak tahun 2013 silam.
Pihak kuasa hukum PT HIM dari RHS Law Firm, Dr. Sumarsih, S.H., M.H., dan Syahru Rozi, S.H., M.H., mengapresiasi kerja kolaboratif Pemkab Tubaba melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). Pihaknya menegaskan bahwa PT HIM mengantongi legalitas HGU resmi yang berlaku hingga 2035 serta didukung bukti riwayat penyelesaian hak masyarakat secara sah, sehingga kepastian hukum ini penting menjadi preseden positif bagi perlindungan investasi di Provinsi Lampung.
