BERJAYANEWS.COM – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto melakukan mutasi terhadap tiga perwira tinggi (Pati) Polri yang terseret dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Ketiganya, yakni Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol. Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol. Slamet Uliandi, kini ditempatkan sebagai Pati Pelayanan Markas (Yanma) Polri.
Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2598/XI/KEP/2026 tertanggal 20 November 2026. Surat itu ditandatangani Kapolri atas nama Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (AsSDM), Irjen Pol. Deni Dharmapala.
Salah satu perubahan jabatan yang menjadi perhatian adalah Irjen Ahrie Sonta. Ia sebelumnya menjabat sebagai Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri, tetapi kini dimutasi menjadi Pati Yanma Polri.
Posisi Kadivkum Polri selanjutnya dipercayakan kepada Brigjen Pol. Iksantyo Bagus Pramono, yang sebelumnya menjabat sebagai Karosundokinfokum Divkum Polri.
Sementara itu, Irjen Eko Hadi Santoso yang sebelumnya menjabat Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri juga dimutasi menjadi Pati Yanma Polri.
Hal serupa berlaku bagi Irjen Slamet Uliandi. Sebelumnya, ia merupakan Pati Bareskrim Polri dengan penugasan di luar struktur.
Terseret Perkara Dugaan Penyadapan Presiden
Mutasi ketiga jenderal tersebut berlangsung di tengah proses penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Dalam perkara tersebut, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Penyidik menduga perkara tersebut tidak hanya berkaitan dengan nomor telepon Presiden Prabowo. Sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha juga disebut menjadi sasaran dugaan penyadapan.
Dalam proses penyidikan, para tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan hukum, di antaranya Pasal 258 dan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).(*)











