BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Kota Bandar Lampung diproyeksikan bakal menerima tambahan alokasi anggaran sebesar Rp100 miliar dari pemerintah pusat. Rencana pengucuran dana tersebut merupakan bagian dari kebijakan nasional yang tengah dirancang oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, guna mempercepat pembangunan di seluruh wilayah ibu kota provinsi di Indonesia.
Wacana kebijakan fiskal tersebut disampaikan secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato sambutannya pada acara pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah yang diselenggarakan di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu, (14/11/2026).
Selain mengalokasikan dana tambahan sebesar Rp100 miliar bagi setiap ibu kota provinsi, pemerintah pusat juga merencanakan penyaluran tambahan anggaran minimal sebesar Rp20 miliar untuk setiap pemerintah kabupaten, dengan besaran alokasi yang lebih tinggi bagi wilayah ibu kota kabupaten.
“Dalam waktu dekat saya akan kucurkan setiap provinsi Rp100 miliar tambahan untuk ibu kota provinsi, untuk tiap kabupaten minimal Rp20 miliar. Tapi untuk ibu kota kabupaten lebih besar, mungkin akan tambah,” ujar Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya.
Kepala Negara menegaskan bahwa alokasi anggaran tersebut telah disiapkan dan akan segera direalisasikan dalam waktu dekat.
Meski demikian, penyaluran dana tambahan tersebut nantinya wajib diarahkan secara terukur untuk membiayai program pembangunan strategis di daerah.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa sumber pendanaan bagi tambahan anggaran daerah tersebut, berasal dari upaya pemerintah dalam melakukan efisiensi serta menekan tingkat kebocoran pada pos belanja barang dan jasa, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Berdasarkan evaluasi pemerintah, total alokasi belanja barang dan jasa pada APBN saat ini tercatat mencapai sekitar Rp1.200 triliun.
Dari total nilai anggaran tersebut, sekitar 30 persen di antaranya diperkirakan mengalami penyusutan atau hilang akibat praktik penggelembungan harga (mark-up) serta tindak pidana korupsi.
“Dari Rp1.200 triliun diperkirakan 30 persen hangus, hangus karena mark-up, penggelembungan alias korupsi,” kata Prabowo.
Melalui langkah penertiban dan pengawasan ketat terhadap pos belanja tersebut, pemerintah memproyeksikan adanya potensi penghematan anggaran negara hingga Rp400 triliun.
Dana hasil penghematan itulah yang selanjutnya bakal dialokasikan kembali kepada pemerintah daerah untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik, termasuk di Kota Bandar Lampung.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo turut menyoroti ketidakefisienan mekanisme pengadaan barang dan jasa yang selama ini dijalankan secara terpisah oleh masing-masing kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Ia mencontohkan praktik pengadaan obat-obatan di berbagai rumah sakit yang dinilai memicu disparitas harga secara signifikan untuk jenis barang yang sama.
“Masing-masing provinsi, masing-masing kabupaten belanja sendiri-sendiri barang yang sama dengan harga yang berbeda-beda. Tiap rumah sakit beli obat sendiri-sendiri. Jadi ada obat yang sama, tapi harganya 20, 30 kali harga berbeda,” tuturnya.
Guna mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah pusat berencana melakukan rasionalisasi sistem pengadaan melalui skema belanja terpusat.
Dengan penyeragaman standar harga, spesifikasi teknis, serta kualitas barang di seluruh instansi pemerintah, kebijakan ini diperkirakan mampu menghasilkan efisiensi anggaran hingga 40 persen yang pada akhirnya akan dikembalikan untuk kepentingan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
(smd)
