BERJAYANEWS.COM — Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi Partai Demokrat, Deni Ribowo, memilih memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia bersama warga di Desa Sungsang, Kabupaten Way Kanan, Senin (17/8/2026).
Selain mengikuti upacara bendera, legislator daerah pemilihan Lampung Utara dan Way Kanan ini menyoroti masih minimnya aksesibilitas infrastruktur dan layanan dasar di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Deni menyatakan bahwa peringatan kemerdekaan harus dimaknai dengan memperkuat persatuan warga dan memfilter disinformasi yang berpotensi memecah belah masyarakat.
“Momentum HUT ke-81 RI ini adalah saatnya menyiapkan generasi emas untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Saya bergabung bersama warga untuk memberikan contoh rasa cinta tanah air dan menghormati jasa para pahlawan,” ujar Deni lewat keterangan tertulisnya.
Namun, di balik suasana kemerdekaan, Deni menggarisbawahi persoalan pelik terkait pemerataan aksesibilitas di Lampung. Ia merespons kasus viral baru-baru ini mengenai seorang ibu hamil yang harus ditandu akibat minimnya fasilitas infrastruktur jalan menuju tempat bersalin.
Deni membeberkan bahwa kondisi serupa masih terjadi di sejumlah wilayah Provinsi Lampung. Di Pesisir Barat, misalnya, warga harus menyusuri garis pantai untuk mendapatkan akses jalan.
Sementara di Way Khilau, kondisi jalan yang terjal membuat kendaraan roda empat tidak dapat melintas, sehingga warga yang sakit terpaksa ditandu menuju puskesmas.
“Ini menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dicarikan jalan keluarnya. Harus ada rasa keadilan bagi warga Provinsi Lampung yang kesulitan akses kesehatan, jalan, maupun pendidikan,” kata dia.
Guna mengatasi keterbatasan anggaran daerah, Deni mendorong adanya sinkronisasi program antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.
Langkah ini dinilai krusial agar pembangunan infrastruktur dan layanan publik di kawasan pelosok dapat dipercepat.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Lampung sebenarnya telah memulai perbaikan infrastruktur jalan secara intensif dalam empat bulan terakhir.
Sebanyak 18 titik ruas jalan kewenangan provinsi dibangun menggunakan standar kualitas nasional (rigid beton).
“Upaya ini dilakukan untuk membuka keterisoliran. Namun, bicara aksesibilitas bukan hanya infrastruktur fisik, melainkan juga akses kesehatan, pendidikan, pertanian, dan perkebunan yang saling terhubung,” tuturnya.
(smd)
