JAKARTA — Beredarnya surat pengangkatan dua anak Menteri Haji, Mochamad Irfan Yusuf, sebagai tenaga ahli di lingkungan kementerian yang dipimpinnya menuai gelombang kritik dari kalangan akademisi dan pengamat politik.
Kebijakan tersebut dinilai memicu persoalan serius terkait transparansi, profesionalisme, serta potensi konflik kepentingan (conflict of interest) dalam tata kelola jabatan publik.
Profesor Ilmu Politik dari UIN Jakarta, Saiful Mujani, melontarkan sindiran menohok melalui media sosial pribadinya.
Saiful menilai langkah seorang pejabat negara yang mengangkat anggota keluarga kandung sebagai penasihat atau tenaga ahli pribadi merupakan preseden buruk dalam etika pemerintahan modern. “Bapak ngangkat anak jadi penasehat dirinya sebagai menteri haji …. dunia udah dekat kiamat,” tulis Saiful.
Pencantuman nama kedua anak Menteri Haji dalam jajaran tenaga ahli kementerian mendorong desakan publik agar pemerintah memberikan penjelasan terbuka mengenai mekanisme rekrutmen, standar kualifikasi, serta dasar legalitas penetapan tersebut.
Transparansi dianggap krusial untuk mencegah persepsi nepotisme dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kementerian baru tersebut. (*)
