Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang sekaligus membahas evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, dan diikuti secara virtual oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Provinsi Lampung, Yanyan Ruchyansah, dari Ruang Command Center Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung, Senin (20/7/2026).
Dalam rapat tersebut, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Ateng Hartono, menyampaikan perkembangan inflasi nasional serta Indeks Perkembangan Harga (IPH) hingga minggu ketiga Juli 2026. Ia menjelaskan bahwa berdasarkan tren selama empat tahun terakhir, Juli cenderung mengalami inflasi. Beberapa komoditas yang menjadi perhatian utama meliputi cabai rawit, cabai merah, bawang merah, telur ayam ras, beras, serta sigaret kretek mesin. Selain itu, sejumlah bahan pangan seperti bawang putih dan wortel juga turut memberikan kontribusi terhadap kenaikan harga.
Berdasarkan hasil pemantauan hingga 17 Juli 2026, kenaikan IPH hanya terjadi di empat provinsi wilayah Papua, sementara provinsi lainnya menunjukkan kecenderungan penurunan. Jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH juga berkurang dari 78 menjadi 69 daerah, sedangkan delapan kabupaten/kota tercatat dalam kondisi stabil. Meski demikian, BPS mengingatkan bahwa harga beras masih menunjukkan tren peningkatan. Beras medium mengalami kenaikan selama empat bulan berturut-turut sejak April, sementara beras premium terus meningkat sejak Maret 2026 dengan harga rata-rata mencapai Rp16.313 per kilogram pada minggu ketiga Juli.
Sementara itu, Kepala Divisi Perencanaan Operasi dan Analisa Harga Pasar Perum Bulog, Muhammad Wawan Hidayanto, memaparkan sejumlah strategi untuk mendukung pengendalian inflasi, di antaranya memperkuat pemantauan harga gabah dan beras, mengoptimalkan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) di wilayah prioritas. Bulog juga berupaya memastikan kelancaran distribusi pangan hingga wilayah terpencil dan kepulauan, sekaligus meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah melalui dukungan fasilitas distribusi pangan dan penyediaan gudang filial guna menekan biaya logistik.
Dalam arahannya, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, meminta Perum Bulog untuk memaksimalkan penyaluran stok beras pemerintah yang tersedia agar stabilitas harga di berbagai daerah tetap terjaga. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan Bulog dalam memantau perkembangan harga serta mengambil langkah antisipatif sejak dini. Melalui koordinasi dan pengawasan yang berkelanjutan, diharapkan ketersediaan pasokan pangan tetap terjamin, daya beli masyarakat terlindungi, dan laju inflasi daerah dapat dikendalikan(*)
