BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung melakukan perombakan jajaran birokrasi dengan merotasi 13 pejabat pimpinan tinggi pratama atau setingkat eselon II. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya memperkuat kinerja organisasi pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dipimpin Sekretaris Kota Bandar Lampung, Iwan Gunawan, di Aula Gedung Semergou, Jumat (6/11/2026).
Rotasi kali ini mencakup sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), mulai dari dinas, badan, hingga posisi asisten dan staf ahli. Sejumlah pejabat mendapat penugasan baru dengan lingkup kerja berbeda dari jabatan sebelumnya.
Dalam sambutannya, Iwan menekankan bahwa pergeseran jabatan bukan sekadar proses administratif maupun rutinitas birokrasi. Menurutnya, jabatan yang diberikan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan tanggung jawab dan hasil kerja nyata.
Ia meminta para pejabat segera beradaptasi serta tidak menjadikan masa transisi sebagai alasan untuk memperlambat pelaksanaan program pemerintahan.
“Masyarakat Kota Bandar Lampung membutuhkan aksi nyata dan respons cepat atas berbagai permasalahan daerah, mulai dari infrastruktur, kesehatan, pendidikan, hingga pelayanan publik harian. Jangan berlama-lama dalam masa transisi,” tegas Iwan.
Pejabat Diminta Perkuat Tata Kelola OPD
Iwan juga mengingatkan para pejabat yang baru dilantik agar segera memetakan potensi, tantangan, serta persoalan di lingkungan kerja masing-masing.
Para pimpinan OPD diminta menerapkan tata kelola organisasi yang modern, transparan, dan efisien, termasuk dalam pengelolaan anggaran daerah.
Selain itu, program kerja setiap perangkat daerah harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung.
Pemkot, lanjut Iwan, akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap capaian kinerja para pejabat tersebut.
Ia menegaskan, setiap kebijakan dan program harus memiliki sasaran yang jelas, indikator keberhasilan yang terukur, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Setiap kebijakan dan program kerja harus memiliki target yang terukur serta berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Kinerja seluruh pejabat akan terus kami pantau dan evaluasi secara berkala,” ujarnya.
Berikut Daftar 13 Pejabat yang Mengalami Rotasi
Berdasarkan daftar pelantikan, berikut nama-nama pejabat pimpinan tinggi pratama Pemkot Bandar Lampung beserta jabatan barunya:
Berikut Daftar 13 Pejabat yang Mengalami Rotasi
Yusnadi Ferianto — dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup menjadi Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung.
Muhamad Nur Ramdhan — dari Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah menjadi Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Muhtadi Arsyat Temenggung — dari Kepala Dinas Kesehatan menjadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Desti Mega Putri — dari Kepala Badan Pendapatan Daerah menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
Erwin — dari Kepala Dinas Perdagangan menjadi Kepala Badan Pendapatan Daerah.
Ahmad Husna — dari Kepala Dinas Perindustrian menjadi Kepala Dinas Perdagangan.
Ariyawan — dari Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan menjadi Kepala Dinas Perindustrian.
Ichwan Adji Wibowo — dari Kepala Dinas Pangan menjadi Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.
Riana Apriana — dari Kepala Dinas Koperasi dan UKM menjadi Kepala Dinas Pangan.
Idham Basyar Syahputra — dari Kepala Pelaksana BPBD menjadi Kepala Dinas Tenaga Kerja.
M. Yudhi — dari Kepala Dinas Tenaga Kerja menjadi Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
Rizky Agung Ariesantho — dari Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia menjadi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
Veni Devialesti — dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika menjadi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Iwan berharap seluruh pejabat yang mendapat amanah baru dapat segera menunjukkan kinerja optimal dan menghadirkan perubahan positif bagi pembangunan Kota Bandar Lampung.
Ia juga mengingatkan bahwa tanggung jawab jabatan tidak hanya harus dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan masyarakat, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa.
