JAKARTA — Ketentuan mengenai penghapusan batas maksimal jumlah kementerian dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara resmi diajukan untuk diuji materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Permohonan yang tercatat dengan Tanda Terima Registrasi Nomor 429/PUU-XXIV/2026 tertanggal 16 November 2026 tersebut diajukan oleh dua warga negara Indonesia, yakni advokat Syamsul Jahidin dan Dimas Yoga Pratama.
Dalam dokumen permohonannya yang dilansir dari laman resmi MK, Senin (16/11/2026), para pemohon berpendapat bahwa penghapusan batas maksimal kementerian telah memperluas ruang diskresi Presiden hingga membentuk 49 kementerian,
yang dinilai menciptakan beban belanja birokrasi jangka panjang terhadap APBN dan berpotensi menimbulkan inefisiensi pemerintahan di tengah proyeksi pelebaran defisit anggaran.
Pemohon juga membandingkan struktur kabinet saat ini dengan era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono serta Presiden Joko Widodo yang konsisten membatasi jumlah kementerian sebanyak 34. Melalui petitumnya, pemohon meminta Mahkamah Konstitusi mengubah bunyi Pasal 15 UU Kementerian Negara agar menetapkan batas maksimal menteri sebanyak 34 orang. (*)











