Kesaksian Eks Komisaris PT LEB Heri Wardoyo di Sidang Tipikor Tanjungkarang, Ungkap Dugaan Aliran Dana ke Empat Legislator Lampung

Eks Komisaris PT LEB Heri Wardoyo bersaksi di hadapan majelis hakim sidang dugaan korupsi dana PI 10 persen di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang, Bandar Lampung, Rabu, (18/11/202). | Foto: Adsza

BERJAYANEWS.COM — Dugaan aliran dana dari kas perusahaan daerah untuk memuluskan pembahasan regulasi dan menggalang dukungan politik mantan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengemuka di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungkarang, Bandar Lampung, Rabu, (18/11/2026).

Mantan Komisaris PT Lampung Energi Berjaya (LEB), Heri Wardoyo, membeberkan kesaksiannya mengenai sejumlah legislator Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung yang disebut menerima uang dari brankas anak usaha Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Lampung Jasa Utama (LJU) tersebut.

Di hadapan majelis hakim, Heri, yang juga berstatus terpidana dalam perkara korupsi dana Participating Interest (PI) 10 persen Wilayah Kerja Offshore South East Sumatra (WK OSES), menyatakan dirinya bersama jajaran direksi diminta mengumpulkan uang kas secara kolektif (cash collecting).

Dana itu diduga diputar untuk melancarkan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sekaligus sebagai uang “ijon” politik menjelang pemilihan kepala daerah 2024.

“Dalam pertemuan di Mahan Agung, Gubernur Arinal memerintahkan secara lisan kepada kami untuk menyerahkan uang ijon atau komunikasi politik kepada tokoh-tokoh politik tertentu untuk persiapan dukungan pemilihan gubernur,” kata Heri saat bersaksi di Ruang Garuda.

Menurut Heri, instruksi lisan dari pucuk pimpinan daerah itu menimbulkan tekanan psikologis bagi pengurus perusahaan.

Ia menilai jajaran direksi seolah diarahkan untuk memperlakukan kas anak usaha BUMD layaknya milik pribadi.

Berdasarkan catatan dan pengakuan direksi yang ditunjukkan kepadanya, Heri merinci empat nama politisi parlemen daerah yang tercatat menerima aliran dana tersebut.

Mereka adalah Ririn Kuswantari dari Fraksi Golkar sebesar Rp 200 juta, Noverisman Subing dari Fraksi PKB sebesar Rp 200 juta, Deni Ribowo dari Fraksi Demokrat sebesar Rp 160 juta, serta Yozi Rizal dari Fraksi Demokrat sebesar Rp 100 juta.

Selain setoran untuk komunikasi politik, Heri membeberkan praktik penyerahan uang tunai guna mempercepat pengesahan Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Lampung Nomor 2 Tahun 2019.

Regulasi tersebut menjadi payung hukum pembentukan PT LEB sebagai pengelola dana bagi hasil migas.

Heri mengaku pernah diajak Direktur Operasional PT LEB Budi Kurniawan menggunakan mobil pribadinya menuju kediaman Ketua Panitia Khusus (Pansus) Perda saat itu, Noverisman Subing, di kawasan Way Halim, Bandar Lampung.

Di lokasi tersebut, keduanya menyerahkan uang tunai yang ditaksir bernilai Rp 500 juta hingga Rp 700 juta.

“Budi mengatakan, bantu saya ketemu Noverisman Subing. Sesampainya di lokasi, terjadi penyerahan dari mobil ke mobil dalam satu koper dan satu ransel,” ujar Heri.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nilam Agustini Putri menyatakan keterangan Heri selaras dengan fakta persidangan dari saksi-saksi lain.

Menurut Nilam, penyidik menemukan benang merah antara setoran untuk percepatan perda dan aliran dana nonprosedural ke sejumlah legislator yang bersumber dari uang tantiem perusahaan.

“Terungkap sinkronisasi keterangan antar-saksi, mulai dari Heri Wardoyo hingga pengakuan sejumlah politisi, yang menunjukkan adanya aliran dana nonprosedural untuk komunikasi politik dan percepatan pembahasan perda,” ucap Nilam usai sidang.

Kesaksian Heri ini beradu tajam dengan keterangan para elite DPRD Lampung yang telah lebih dulu diperiksa dalam rangkaian sidang sebelumnya.

Pada persidangan Rabu, (11/11), Noverisman Subing menampik tudingan menerima suap Rp 500 juta hingga Rp 700 juta untuk memuluskan revisi perda yang rampung dalam waktu singkat tersebut.

Dalam sidang yang sama, anggota DPRD Lampung Yozi Rizal juga membantah keras tudingan jaksa bahwa dirinya kebagian jatah Rp 100 juta.

Politisi senior Partai Demokrat ini berdalih secara psikologis rekan sesama pimpinan dewan saat itu, Ririn Kuswantari, tidak mungkin menerima jatah Rp 50 juta jika mengetahui dirinya mendapat Rp 100 juta.

Namun, jaksa mematahkan sanggahan terkait masa jabatan Yozi dengan menyodorkan surat keputusan pergantian antarwaktu yang memastikan Yozi telah menjabat Wakil Ketua III DPRD Lampung sejak September 2023.

Sementara itu, dalam sidang pada Rabu, (4/11), politisi Golkar Ririn Kuswantari mengakui telah menerima uang sebesar Rp 50 juta dari Direktur Utama PT LEB M. Hermawan Eriadi di ruang kerjanya dengan dalih tantiem atas arahan Arinal Djunaidi.

Ririn menyatakan telah mengembalikan uang tersebut kepada penyidik Kejaksaan Tinggi Lampung karena merasa takut kepada Tuhan dan menyadari sumber dana itu bermasalah secara hukum.

Kendati demikian, ia membantah adanya perintah transaksional terkait pengesahan perda.

Pada persidangan 4 November itu pula, mantan Ketua DPRD Lampung periode 2019 hingga 2024, Mingrum Gumay, secara resmi mencabut keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik mengenai dugaan penerimaan uang Rp 15 juta dari Ririn untuk pengesahan Perda PT LJU.

Mingrum berdalih uang tersebut murni bantuan sukarela untuk logistik konsumsi pengamanan demonstrasi buruh pada 1 Mei 2023, jauh sebelum dana PI masuk ke kas PT LEB pada akhir Juni 2023.

Adapun Wakil Ketua I DPRD Lampung periode 2019 hingga 2024, Elly Wahyuni, pada sidang 11 November lalu mengaku sempat mendengar langsung perintah pembagian uang dari Arinal di Mahan Agung, tetapi menganggapnya sebagai candaan belaka dan memastikan tidak pernah menerima realisasi dana tersebut.

Di sisi lain, upaya konfirmasi kepada politisi Fraksi Partai Demokrat Deni Ribowo terkait penyebutan namanya dalam kesaksian Heri Wardoyo serta pernyataan jaksa belum membuahkan hasil.

Pesan konfirmasi yang dikirimkan melalui aplikasi percakapan WhatsApp untuk meminta tanggapan atas tudingan aliran dana sebesar Rp 160 juta tersebut hanya berstatus centang satu dan belum mendapat balasan hingga berita ini disusun.

Dalam persidangan Rabu lalu, jaksa turut menghadirkan anggota DPRD Lampung yang juga mantan anggota Pansus Perda, Ismet Roni.

Ismet mengakui pembahasan rancangan perda di tingkat pansus rampung dalam waktu singkat, sekitar satu bulan, setelah Ketua Pansus Noverisman Subing meminta agar usulan gubernur segera diproses.

Ismet juga tidak menampik pernah memenuhi panggilan Arinal dalam pertemuan di sebuah kafe di Bandar Lampung pada 9 Mei 2019 yang membahas rencana bisnis migas.

“Saya hadir buat pemenuhan panggilan, karena beliau adalah ketua partai saya, pimpinan saya,” tuturnya.

Kendati demikian, Ismet membantah menerima aliran dana pilkada maupun mengetahui penyerahan uang koper ke pimpinan DPRD.

Seusai persidangan, terdakwa Arinal Djunaidi membantah keras seluruh kesaksian Heri Wardoyo.

Mantan Ketua DPD Golkar Lampung itu menegaskan bahwa urusan operasional dan pengeluaran kas sepenuhnya menjadi kewenangan direksi serta komisaris, bukan gubernur yang berkedudukan sebagai pemegang saham.

“Mana mungkin gubernur mengurusi urusan kecil begitu. Saya tidak pernah memerintahkan menyerahkan uang atau menerima uang kepada siapa pun,” kata Arinal kepada awak media.

Soal penyerahan uang ratusan juta rupiah dalam koper dan ransel, Arinal menuding keterangan Heri hanya desas-desus tanpa dasar.

“Itu isu. Dia hanya mendengar dari orang lain,” ujarnya.

(smd)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *