BERJAYANEWS.COM — Kebijakan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, dalam merotasi puluhan pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung menuai kritik pedas lantaran dinilai tidak profesional dan mengabaikan kompetensi, Rabu (21/1/2026).
Ketua DPD Relawan Rahmat Mirzani Djausal (RMD) Provinsi Lampung, Ahmad Kennedy, menyebut proses perombakan jabatan kali ini terkesan ugal-ugalan. Pria yang akrab disapa Yai Kennedy ini menyoroti pengisian jabatan strategis di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Samsat yang justru diisi oleh pejabat dengan latar belakang dinas yang dianggap tidak relevan.
“Ini sangat lucu. Mengingat dalam hal perbaikan PAD, semua pejabat yang terlantik itu, khususnya tiga nama yang dari luar instansi, tidak memiliki pengalaman pengelolaan PAD,” ujar Ahmad Kennedy.
Ia menegaskan bahwa kebijakan ini sangat kontradiktif dengan upaya pemerintah mengejar target pendapatan daerah.
“Seharusnya Marindo lebih jeli dalam hal ini, jangan asal tunjuk karena tidak sesuai dengan statement Sekda di media massa beberapa waktu lalu mengenai manajemen talenta,” lanjutnya.
Baca Juga : Pelantikan Pejabat Pemprov Lampung, Bapenda Alami Rotasi Terbanyak
Kennedy merinci sejumlah nama yang dianggap tidak memiliki rekam jejak di sektor pajak daerah, yakni Cinthia Pandan Wangi dari Disnaker ke Samsat Lampung Selatan, Rudi Oktavia dari Biro Organisasi ke Samsat Lampung Barat, dan Diona Khatarina dari Dinas Pendidikan ke Samsat Pesawaran.
“Menurut saya seluruh Kepala UPTD Samsat seharusnya diganti dengan ASN yang berasal dari tubuh Bapenda sendiri, yakni para Kasi yang sudah terbiasa dengan tugas yang diberikan,” tegas Kennedy.
Ia juga menyoroti adanya pola rotasi “tukar tempat” pada tiga Kepala UPTD di Metro, Lampung Tengah, dan Lampung Timur yang dinilainya menutup pintu bagi talenta internal lainnya.
“Yang lebih membuat saya heran, ada tiga kepala UPTD yang hanya pindah tempat saja, sehingga terkesan pilih kasih. Alangkah eloknya posisi itu diisi tanpa harus mendatangkan dari dinas luar,” cetusnya.
Kritik ini diperkuat dengan data realisasi PAD Lampung tahun 2025 yang hanya mencapai 79,95 persen atau Rp3,37 triliun dari target Rp4,22 triliun. Kennedy menilai Sekda selaku pimpinan tertinggi ASN tidak memahami arah kebijakan strategis yang diinginkan Gubernur.
“Harapan saya bersama masyarakat Lampung, mengingatkan kepada Gubernur agar mengevaluasi kinerja Sekda yang terkesan tidak profesional di bidang yang dia jalani,” kata Yai Ken.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa kritik ini merupakan bentuk loyalitas relawan kepada pimpinan daerah.
“Pernyataan ini adalah bentuk sayang dan hormat kami kepada Bapak Gubernur Rahmat Mirzani Djausal agar beliau dibantu oleh tim yang kompeten,” pungkasnya.
(smd)
