Berjayanews.com – Anggota Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung, Agus Widodo, memberikan catatan kritis terkait prioritas pembangunan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Ia menekankan agar Pemkot lebih fokus pada penanganan banjir yang komprehensif dibandingkan rencana pengembangan estetika seperti wacana Kampung Warna-Warni di Tanjung Karang Pusat.
Pernyataan tersebut disampaikan Agus di sela-sela kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) pada Sabtu (24/1/2026). Menurutnya, memasuki puncak musim penghujan pada Januari dan Februari, mitigasi bencana harus menjadi perhatian utama guna mencegah terulangnya musibah banjir besar yang terjadi pada tahun 2025 lalu.
“Saya sudah lama mengingatkan hal ini dalam berbagai kesempatan, baik di rapat Badan Anggaran maupun melalui interupsi di Sidang Paripurna. Fokus utama kita seharusnya adalah penanganan banjir,” tegas Agus Widodo.
Politisi PKS ini menyoroti bahwa penanganan banjir di Bandar Lampung tidak bisa lagi dilakukan dengan pola “tambal sulam”. Ia mendorong Pemerintah Kota untuk segera menyusun master plan drainase atau manajemen air kota yang holistik dari hulu hingga ke hilir.
“Kita perlu memiliki peta air dan master plan drainase yang jelas. Tanpa itu, penanganan banjir akan sangat berat. Walaupun ini membutuhkan anggaran yang besar, saya yakin rekan-rekan di DPRD akan memberikan dukungan penuh karena hal ini menyangkut hajat hidup dan kemaslahatan masyarakat luas,” tambahnya.
Selain masalah perencanaan besar, Agus juga menyoroti persoalan sedimentasi drainase yang masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar di lapangan. Ia menilai penumpukan sedimen mengakibatkan air tidak mengalir dan memicu genangan di berbagai titik. Terkait hal ini, ia menyerukan adanya sinergi dan kolaborasi yang kuat antara Pemerintah Kota, DPRD, perangkat pamong, hingga partisipasi aktif masyarakat.
Menanggapi wacana pengembangan Kampung Warna-Warni, Agus menyatakan bahwa pembangunan semestinya didasarkan pada kondisi riil dan kebutuhan mendasar masyarakat.
“Kami di PKS melihat apa yang menjadi kebutuhan mendasar masyarakat, itulah yang harus diutamakan. Selain penanganan banjir, perbaikan infrastruktur seperti jalan berlubang juga terus kami dorong di Komisi III agar menjadi prioritas pembangunan daerah,” pungkasnya.
(aza)
