BANDAR LAMPUNG – Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Lampung tahun 2025 mendapat sorotan LSM Aliansi Masyarakat Lampung (AMAL).
Alokasi dana APBN yang seharusnya menyasar pelayanan publik, diduga kuat justru tersedot fasilitas mewah internal pejabat dan proyek fisik bermodus “copy-paste”.
Ketua LSM Aliansi Masyarakat Lampung (AMAL), Sunarwadi menilai postur anggaran Kemenag Lampung tahun depan 2025 sangat tidak proporsional dan mencederai semangat efisiensi nasional.
Berdasarkan data rencana pengadaan yang dihimpunnya, Sunarwadi membeberkan Kanwil Kemenag Lampung memprioritaskan “bedak” kantor pusat ketimbang substansi layanan.
Proyek yang mencolok misalnya pengaspalan Halaman Gedung Kanwil senilai Rp300.000.000 yang dilakukan melalui metode Pengadaan Langsung.
Tak berhenti di situ, kata dia anggaran fantastis mengalir untuk, Meubelair Gedung Kanwil Rp500.000.000, Peralatan dan Mesin Gedung: Rp577.242.000, Jamuan delegasi/tamu Rp120.000.000
“Alokasi jamuan tamu ini sangat kontroversial. Masa biaya makan-minum delegasi mencapai Rp120 juta, jauh lebih besar dibanding program strategis seperti Digitalisasi Perpustakaan atau Layanan SIMPEG yang masing-masing hanya dijatah Rp50 juta, dan swakelola juga anggaran makan minum apakah tidak tumpang tindih. Ini menunjukkan skala prioritas yang keliru,” tegas Sunarwadi.
Misteri Anggaran “Kembar” Rp1,37 Miliar di 7 Kecamatan
Kecurigaan lain pada praktik perencanaan formalitas mencuat pada proyek pembangunan fisik Gedung Balai Nikah KUA.
AMAL menemukan 7 lokasi KUA (Natar, Langkapura, Talang Padang, Blambangan Umpu, Menggala Timur, Muara Sungkai, dan Putra Rumbia) memiliki nilai pagu anggaran identik hingga digit terakhir, yakni Rp1.378.000.000.
“Bagaimana mungkin biaya pembangunan di lokasi dengan kondisi geografis dan harga material yang berbeda bisa persis sama? Apakah survei lapangan benar-benar dilakukan atau hanya sekadar copy-paste anggaran?” tanyanya
Selain proyek utama, Sunarwadi menyoroti pola unik pada biaya penunjang. Terdapat lebih dari 10 paket Perencanaan dan Pengawasan nilainya dipatok seragam sebesar Rp75.000.000.
Karena nilainya di bawah ambang batas tender, paket-paket ini menggunakan metode Pengadaan Langsung. Hal ini memicu kekhawatiran adanya praktik penunjukan rekanan “titipan” tanpa melalui kompetisi yang transparan.
Desak Efisiensi di Era Prabowo
Menutup pernyataannya, Sunarwadi mengingatkan jajaran Kemenag Lampung tunduk pada arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai penghematan anggaran negara.
“Anggaran APBN wajib difokuskan pada peningkatan kualitas layanan umat secara langsung. Sangat tidak rasional jika uang rakyat habis untuk aspal, kursi mewah, dan jamuan tamu. Di era Pak Prabowo ini, efisiensi adalah harga mati. Kami minta pihak terkait mengevaluasi kembali pos-pos yang tidak masuk akal ini,” tutupnya.
Sementara itu, Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Lampung akhirnya buka suara terkait sejumlah sorotan anggaran. Klarifikasi disampaikan melalui Humas Kanwil Kemenag Lampung, Alifah, bersama Fidelia Kirana selaku Perencana Bimas Islam, serta Jemi dari Bagian Umum Rumah Tangga dan Barang Jasa (Barjas), pada Kamis (29/1/2026).
Fidelia Kirana menjelaskan bahwa Kanwil Kemenag merupakan instansi vertikal, sehingga seluruh penganggaran bersifat top down dari pemerintah pusat. Kanwil hanya menerima pagu anggaran berdasarkan usulan yang diajukan, namun tidak seluruhnya dapat diakomodasi.
“Anggaran kami mengacu pada sistem top down. Kami mengusulkan melalui aplikasi e-planning, lengkap dengan proposal dan RAB. Namun, tidak semua usulan disetujui karena seluruhnya melalui proses verifikasi dan penentuan prioritas oleh pusat,” jelas Fidelia.
Terkait alokasi anggaran, Fidelia menegaskan bahwa besaran yang diterima merupakan hasil verifikasi dari Kementerian Agama pusat. Usulan yang diajukan disesuaikan dengan kebutuhan, termasuk anggaran jamuan tamu yang juga memiliki standar dan batasan tertentu hasil verifikasi berjenjang.
Mengenai pembangunan Balai Nikah dan Manasik Haji, Fidelia menyebut prosesnya memakan waktu hingga dua tahun karena melibatkan banyak pihak, tidak hanya Kemenag, tetapi juga Bappenas dan Direktorat Jenderal terkait. Saat ini, pembangunan sarana dan prasarana KUA telah memiliki roadmap nasional.
“Berbeda dengan sebelum 2022 yang nilainya bisa berbeda antar kabupaten, sekarang seluruh Indonesia diseragamkan. KUA yang sudah bersertifikat akan mendapatkan pembangunan sesuai standar nasional. Ini bukan keputusan Kanwil, melainkan keputusan Direktorat Jenderal Bimas Islam,” tegasnya.
Sementara itu, menanggapi paket pengawasan dan perencanaan yang nilainya dinilai nyaris serupa, Jemi menjelaskan bahwa anggaran pengawasan memang umumnya lebih besar dibanding perencanaan karena membutuhkan mobilisasi dan kegiatan lapangan yang intensif.
Terkait anggaran jamuan tamu, Fidelia Kirana menyebutkan bahwa alokasi sekitar Rp120 juta per tahun merupakan angka yang wajar dan digunakan sepanjang tahun anggaran. Dana tersebut tidak serta-merta digunakan setiap ada tamu, melainkan biasanya dikemas dalam bentuk kegiatan atau event resmi.
“Kanwil Kemenag Lampung cukup sering menerima kunjungan pejabat Kementerian Agama maupun tamu kedinasan lainnya. Anggaran tersebut digunakan secara akumulatif selama satu tahun dan menurut kami tidak berlebihan,” tandasnya. (Adza)
Beberapa Kegiatan Proyek Kanwil Kemenag Lampung Tahun 2025
Layanan Bezzeting SIMPEG 50.000.000
Digitalisasi Perpustakaan Kemenag Lampung 50.000.000
Fasilitas Digital Data dan informasi 81.000.000
Jamuan Delegasi/Tamu 120.000.000
Peralatan dan Mesin 50.000.000
Rehab Gedung Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung 1.000.000.000
Meubelair Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung 500.000.000
Peralatan dan Mesin Gedung Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung 577.242.000 E-
Rehab Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung 1.300.000.000
Pengaspalan Halaman Gedung Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung 300.000.000
Asrama Haji Rajabasa
Meubelair, Peralatan, dan Mesin Asrama Haji Rajabasa Rp 2 Miliar
Perencanaan Konstruksi Asrama Haji Rajabasa Rp 2.053.450.000
Manajemen Konstruksi Asrama Haji Rajabasa Rp 2.053.450.000
Konstruksi Fisik Asrama Haji Rajabasa Rp 52.063.100.000
Beberapa Pembangunan Fisik Gedung Balai Nikah KUA
1 Pembangunan Fisik Gedung Balai Nikah KUA Natar Rp 1.378.000.000 Februari 2025
2 Pembangunan Fisik Gedung Balai Nikah KUA Langkapura Rp 1.378.000.000 Februari 2025
3 Pembangunan Fisik Gedung Balai Nikah KUA Talang Padang Rp 1.378.000.000 Februari 2025
4 Pembangunan Fisik Gedung Balai Nikah KUA Blambangan Umpu Rp 1.378.000.000 Februari 2025
5 Pembangunan Fisik Gedung Balai Nikah KUA Menggala Timur Rp 1.378.000.000 Februari 2025
6 Pembangunan Fisik Gedung Balai Nikah KUA Muara Sungkai Rp 1.378.000.000 Februari 2025
7 Pembangunan Fisik Gedung Balai Nikah KUA Putra Rumbia Rp 1.378.000.000 Februari 2025
8 Rehab Gedung KUA Melinting Rp 200.000.000 Agustus 2025
9 Rehab Gedung KUA Kota Agung Barat Rp 200.000.000 Maret 2025
10 Rehab Gedung KUA Wonosobo Rp 200.000.000 Juli 2025
11 Rehab Gedung KUA Negara Batin Rp 220.000.000 Juli 2025
12 Rehab Gedung KUA Abung Timur Rp 200.000.000 Juli 2025
Sumber : inaproc.id
