BERJAYANEWS.COM — Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana mengkritik penanganan sungai oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji-Sekampung. Ia menilai penanganan sejumlah aliran sungai yang berpotensi memicu banjir di Bandar Lampung belum berjalan optimal.
Kritik itu disampaikan Eva dalam rapat koordinasi penanganan sungai di Ruang Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Senin, 9 Maret 2026. Rapat tersebut dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan.
Pertemuan itu dihadiri antara lain anggota Komisi V DPR RI Mukhlis Basri, anggota Komisi IV DPRD Lampung Lesty Putri Utami, perwakilan BBWS Mesuji-Sekampung, serta sejumlah instansi terkait seperti Bappeda, BPBD, dan PSDA.
Dalam forum tersebut, Eva menegaskan pemerintah kota memiliki keterbatasan kewenangan dalam menangani sungai, kali, dan jaringan irigasi. Menurut dia, pengelolaan sumber daya air tersebut berada dalam kewenangan BBWS.
Eva mengatakan dirinya telah beberapa kali mendatangi kantor BBWS Mesuji-Sekampung untuk membahas persoalan sungai yang dinilai berpotensi memperparah banjir di Bandar Lampung. Namun, menurut dia, hasil penanganan di lapangan belum sesuai harapan.
“Saya sudah beberapa kali datang ke BBWS untuk membicarakan persoalan sungai. Tetapi sampai sekarang penanganannya belum maksimal,” kata Eva dalam rapat tersebut.
Menurut Eva, Pemerintah Kota Bandar Lampung tidak keberatan membantu percepatan penanganan sungai meski kewenangan utama berada pada pemerintah pusat. Bahkan, pemerintah kota siap mengalokasikan anggaran apabila diperlukan untuk mendukung pekerjaan tersebut.
“Kami siap membantu, termasuk dari sisi anggaran, kalau memang dibutuhkan. Yang penting persoalan sungai ini bisa segera ditangani,” ujarnya.
Eva juga menyinggung keberadaan permukiman di bantaran sungai yang kerap dikaitkan dengan persoalan banjir. Pemerintah kota, kata dia, telah melakukan berbagai langkah penertiban terhadap bangunan yang berada di sepanjang aliran sungai.
Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga fungsi sungai sekaligus mengurangi risiko penyempitan aliran air yang dapat memperbesar potensi genangan ketika hujan deras turun.
Namun, Eva meminta persoalan banjir tidak dilihat semata-mata sebagai masalah yang harus ditanggung Pemerintah Kota Bandar Lampung. Menurut dia, banjir juga terjadi di sejumlah wilayah lain di Lampung sehingga membutuhkan penanganan lintas wilayah dan lintas kewenangan.
Ia juga menyoroti keterlibatan BBWS ketika banjir terjadi. Eva mencontohkan kejadian banjir di kawasan Rajabasa yang berada di jalur jalan nasional.
Menurut dia, pemerintah daerah selama ini tetap turun ke lapangan setiap kali banjir terjadi meski sebagian infrastruktur yang berkaitan dengan aliran air bukan berada dalam kewenangan pemerintah kota.
Eva mengatakan Pemerintah Kota Bandar Lampung mengerahkan sejumlah satuan tugas untuk menangani dampak banjir dan membantu warga. Personel dari berbagai organisasi perangkat daerah diterjunkan, mulai dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Satpol PP, BPBD, hingga Dinas Pekerjaan Umum.
“Tim kami bekerja siang dan malam ketika terjadi banjir. Semua turun, mulai dari DLH, Dishub, Satpol PP, BPBD sampai Dinas PU,” kata dia.
Selain menangani genangan, pemerintah kota juga memberikan bantuan kepada warga terdampak banjir. Persoalan sampah yang berpotensi menyumbat saluran air juga menjadi perhatian pemerintah daerah.
Eva mengingatkan bahwa tingginya intensitas curah hujan merupakan salah satu faktor yang dapat memicu banjir. Karena itu, menurut dia, persoalan banjir tidak seluruhnya dapat dibebankan kepada pemerintah kota.
Di sisi lain, ia meminta seluruh pihak memperkuat koordinasi dalam menangani persoalan sungai dan banjir. Menurut Eva, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah harus bekerja bersama sesuai kewenangan masing-masing.
“Jangan saling menyalahkan. Yang penting bagaimana kita bersama-sama menangani banjir dan persoalan sungai ini,” ujarnya.
Ia berharap koordinasi lintas instansi yang dilakukan pemerintah provinsi dapat menghasilkan langkah konkret untuk memperbaiki kondisi sungai dan jaringan pengendali air di Lampung, terutama di wilayah yang selama ini berulang kali terdampak banjir.
Bagi Eva, persoalan banjir tidak cukup diselesaikan ketika air sudah menggenangi permukiman. Penanganan harus dilakukan dari hulu hingga hilir, termasuk memastikan sungai tetap berfungsi dan infrastruktur pengendali banjir dirawat secara berkelanjutan.
(*)
