BERJAYANEWS.COM– Penampilan Ibu Negara Turki, Emine Erdoğan, dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) NATO 2026 di Ankara menarik perhatian publik internasional. Bukan hanya karena tampil mendampingi Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan, tetapi juga karena dinilai menjadi simbol perubahan besar dalam dinamika politik dan sosial Turki.
Pada KTT NATO yang berlangsung di Ankara pada 7–8 Juli 2026, Emine Erdoğan menjadi tuan rumah bagi para pendamping kepala negara dan pemerintahan negara-negara anggota NATO. Ia menyambut lebih dari 20 pasangan pemimpin dunia dalam berbagai agenda resmi, mulai dari jamuan kenegaraan hingga forum bertema perlindungan anak di era digital. (NATO)
Momen tersebut mengingatkan kembali pada peristiwa 22 tahun lalu saat Turki menjadi tuan rumah KTT NATO Istanbul pada 28–29 Juni 2004. Ketika itu, Emine Erdoğan dikabarkan tidak dilibatkan dalam sejumlah agenda resmi pendamping kepala negara karena mengenakan hijab, yang pada masa tersebut masih menjadi simbol yang dibatasi di berbagai institusi negara akibat kebijakan sekularisme yang berlaku di Turki. (NATO)
Saat itu, isu penggunaan jilbab di ruang publik memang menjadi perdebatan panjang di Turki. Pembatasan terhadap simbol-simbol keagamaan di lembaga negara menjadi bagian dari kebijakan sekuler yang diterapkan sejak era republik modern.
Seiring perubahan politik dalam dua dekade terakhir, berbagai pembatasan tersebut secara bertahap dicabut. Kini, Emine Erdoğan tidak hanya hadir dalam agenda resmi kenegaraan, tetapi juga dipercaya menjadi tuan rumah kegiatan khusus bagi para pendamping pemimpin dunia dalam KTT NATO 2026.
Bagi sebagian kalangan, perubahan tersebut dipandang sebagai simbol transformasi Turki dalam memandang identitas perempuan Muslim di ruang publik. Penampilan Emine Erdoğan di panggung internasional pun dinilai merefleksikan perubahan kebijakan dan dinamika sosial yang telah berlangsung selama lebih dari dua dekade.
Meski demikian, sejumlah pengamat menilai kisah ini tidak semata-mata menggambarkan perjalanan pribadi Emine Erdoğan, melainkan juga mencerminkan perubahan arah kebijakan negara Turki terkait kebebasan berbusana, identitas keagamaan, dan representasi perempuan dalam kehidupan publik. (*)
