BERJAYANEWS.COM Pemerintah Provinsi Lampung terus meningkatkan peran Biro Perekonomian Sekretariat Daerah sebagai pusat koordinasi, pengendalian, dan percepatan pembangunan ekonomi daerah yang inklusif, mandiri, serta inovatif. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, saat memimpin rapat penguatan peran Biro Perekonomian di Ruang Kerja Sekda, Jumat (28/8/2026). Menurut Marindo, Biro Perekonomian memiliki kedudukan strategis karena tidak hanya bertugas dalam urusan administrasi, tetapi juga mengintegrasikan kebijakan ekonomi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dan para pemangku kepentingan.
Marindo menjelaskan, penguatan fungsi Biro Perekonomian merupakan bagian dari upaya mewujudkan misi pembangunan Lampung, yakni menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan inovatif. Ia berharap biro tersebut mampu menghasilkan kajian, analisis, serta rekomendasi yang menjadi landasan bagi pimpinan dalam menentukan kebijakan secara cepat dan tepat. Untuk itu, terdapat lima fungsi strategis yang perlu diperkuat, yaitu sebagai economic intelligence atau pusat informasi ekonomi, economic policy hub sebagai pengintegrasi kebijakan lintas sektor, economic control sebagai pengendali dan sistem peringatan dini, economic problem solver sebagai penyelesai persoalan ekonomi, serta memastikan kebijakan pemerintah memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Dalam menjalankan fungsi tersebut, Biro Perekonomian diharapkan mampu memantau perkembangan indikator ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi, harga komoditas, investasi, ekspor, hingga kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Marindo juga mendorong pembangunan dashboard ekonomi Lampung yang menyajikan data secara harian, mingguan, dan bulanan dengan sistem indikator berwarna merah, kuning, dan hijau. Sistem ini diharapkan menjadi alat peringatan dini agar pemerintah dapat segera mengambil langkah ketika muncul potensi permasalahan ekonomi, termasuk kenaikan harga kebutuhan pokok. Ia mencontohkan keberhasilan intervensi pasar oleh Dinas Perindustrian yang mampu menjaga stabilitas harga beras melalui penetrasi pasar sehingga perkiraan terjadinya inflasi tinggi tidak menjadi kenyataan.
Lebih lanjut, Marindo menegaskan bahwa Biro Perekonomian tidak bertugas mengambil alih kewenangan OPD teknis, melainkan menjadi pusat analisis dan kendali yang mampu mengidentifikasi persoalan sejak dini, menyelaraskan kebijakan, serta menggerakkan perangkat daerah untuk mengambil tindakan. Setiap program pemerintah juga harus dianalisis berdasarkan dampaknya terhadap produktivitas, peningkatan nilai tambah, dan pertumbuhan ekonomi. Ia mencontohkan program di sektor pertanian, seperti pembangunan dryer dan penggunaan POC, yang mulai dapat dihitung kontribusinya terhadap perekonomian daerah. Ke depan, pengukuran dampak serupa diharapkan dapat diterapkan pada sektor kelautan, perikanan, dan bidang lainnya.
Marindo optimistis target pertumbuhan ekonomi Lampung hingga 8 persen pada akhir masa jabatan kepala daerah tahun 2030 dapat diwujudkan melalui perencanaan matang, pengukuran dampak program, koordinasi lintas sektor, serta respons kebijakan yang berbasis data. Ia juga meminta jajaran Biro Perekonomian membangun kebiasaan melakukan briefing secara rutin agar berbagai persoalan ekonomi dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti. Dengan penguatan fungsi tersebut, Biro Perekonomian diharapkan menjadi sumber informasi sekaligus pusat kendali ekonomi bagi Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekda dalam memastikan setiap kebijakan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendorong kemajuan ekonomi Provinsi Lampung. (PemprovLampung)SANZ
