BANDAR LAMPUNG – Dewan Pengurus Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (DPD LPM) Provinsi Lampung mulai mematangkan persiapan pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) V yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026.
Keputusan tersebut menjadi salah satu hasil Rapat Pleno DPD LPM Provinsi Lampung yang berlangsung mulai pukul 10.00 WIB dan dihadiri jajaran pengurus inti serta para Ketua DPD LPM dari berbagai daerah di Lampung.
Rapat membahas sejumlah agenda organisasi, termasuk persiapan Musda V sebagai forum penting untuk menentukan arah organisasi ke depan.
Ketua DPD LPM Provinsi Lampung, Drs. H. Ahmad Bastian SY, mengatakan seluruh keputusan dalam rapat pleno diambil melalui mekanisme musyawarah untuk mufakat.
Menurutnya, mekanisme tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga soliditas sekaligus memastikan roda organisasi berjalan secara demokratis.
“Seluruh keputusan yang lahir hari ini merupakan wujud tanggung jawab bersama. Kami berkomitmen untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan dinamis dan demokratis,” ujar Ahmad Bastian.
Selain menyepakati pelaksanaan Musda V pada Oktober 2026, rapat pleno juga menetapkan kepanitiaan inti yang akan bertugas mempersiapkan agenda tersebut.
Forum menunjuk Dr. Topan Indrakarsa, SH, MH, sebagai Ketua Steering Committee (SC) dan Ali Sopian, SH, MH, sebagai Ketua Organizing Committee (OC).
Keduanya mendapat mandat untuk menyusun struktur kepanitiaan secara lengkap. Setelah rampung, susunan tersebut akan disahkan melalui Surat Keputusan (SK) resmi dan selanjutnya diteruskan kepada Dewan Pengurus Pusat (DPP) LPM Republik Indonesia di Jakarta.
Meski waktu pelaksanaan telah ditetapkan pada Oktober, lokasi dan tanggal pelaksanaan Musda V belum ditentukan. DPD LPM Lampung menyebut penetapan lokasi dan tanggal masih menunggu kesiapan teknis.
Rapat pleno ditutup pada pukul 12.00 WIB dengan penandatanganan Berita Acara Nomor 112/BA-RP/DPD-LPM/LPG/VIII/2026 oleh Ketua DPD LPM Provinsi Lampung Drs. H. Ahmad Bastian SY dan Sekretaris Ali Sopian, SH, MH.
Musda V diharapkan menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus memperkuat peran LPM Lampung sebagai mitra pemerintah dalam mendorong pemberdayaan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa hingga perkotaan.(Silo)
