TULANG BAWANG — Gelombang penolakan terhadap aktivitas pengerukan pasir laut kembali mencuat di perairan Muara Way Tulang Bawang, Lampung. Kali ini, masyarakat nelayan Kuala Teladas turun langsung ke laut untuk menyuarakan penolakan terhadap aktivitas yang diduga kembali dilakukan dengan dalih pendalaman alur.
Aksi spontan tersebut berlangsung pada Selasa (10/11/2026). Masyarakat nelayan yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Lingkungan menilai aktivitas pengerukan pasir laut yang diduga dilakukan PT Sienar Tri Tunggal Perkasa berpotensi mengancam wilayah tangkap dan keberlangsungan ekosistem laut.
Koordinator Forum Masyarakat Peduli Lingkungan, M. Nasir, menyampaikan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk keresahan nelayan atas kembali munculnya aktivitas pengerukan yang sebelumnya sempat berhenti.
Menurut forum, aktivitas tersebut telah menjadi persoalan sejak 2021. Sejumlah nelayan Kuala Teladas dan desa lainnya disebut telah menyampaikan penolakan serta pengaduan kepada instansi pemerintah terkait.
Namun, hingga kini masyarakat menilai belum ada penyelesaian konkret yang memberikan kepastian perlindungan terhadap wilayah tangkap mereka.
Sempat Berhenti pada 2024, Kembali Muncul pada 2026
Persoalan pengerukan pasir laut tersebut sebelumnya juga sempat mendapat perhatian Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Lampung.
Pada 2024, DKP Lampung melakukan peninjauan dengan menghadirkan pihak perusahaan dan masyarakat nelayan. Dalam pertemuan tersebut, menurut keterangan forum, diketahui bahwa perusahaan belum memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).
Setelah pertemuan itu, operasional perusahaan disebut berhenti dan kapal ditarik dari perairan Muara Way Tulang Bawang.
Kondisi tersebut sempat memberikan kesempatan kepada nelayan untuk kembali menjalankan aktivitas penangkapan ikan. Namun, menurut Forum Masyarakat Peduli Lingkungan, aktivitas pengerukan kembali muncul pada pertengahan 2026.
Forum juga menyebut aktivitas tersebut kembali berlangsung tanpa pemberitahuan maupun pelibatan masyarakat nelayan.
Ancam Ekosistem dan Ekonomi Rajungan Lampung
Bagi nelayan Kuala Teladas, persoalan ini bukan sekadar aktivitas pengerukan pasir. Mereka khawatir perubahan kondisi dasar laut dapat mengganggu habitat biota laut, termasuk kepiting rajungan dan berbagai jenis ikan yang menjadi komoditas utama masyarakat pesisir.
Kekhawatiran tersebut juga berkaitan dengan posisi Lampung sebagai salah satu daerah penghasil rajungan penting di Indonesia.
Dalam keterangan persnya, forum menyebut Lampung berkontribusi sekitar 10 hingga 12 persen terhadap ekspor rajungan nasional.
Berdasarkan data DKP Provinsi Lampung tahun 2025 yang dicantumkan dalam siaran pers tersebut, volume ekspor rajungan Lampung mencapai 1.441 ton dengan nilai ekonomi sekitar Rp518 miliar.
Sentra penghasil rajungan di wilayah pesisir timur Lampung meliputi Kabupaten Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Tulang Bawang.
Karena itu, masyarakat menilai aktivitas pengerukan pasir laut yang berpotensi mengganggu ekosistem perairan perlu mendapat pengawasan serius dari pemerintah.
Desak Pemerintah Hentikan Aktivitas Pengerukan
Forum Masyarakat Peduli Lingkungan juga menyoroti aspek perlindungan hak masyarakat pesisir.
Mereka merujuk Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Selain itu, forum mengacu pada Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.
Forum turut menyinggung Putusan Mahkamah Agung Nomor 5 P/HUM/2025 terkait pengujian materiil sejumlah ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.
Menurut forum, putusan tersebut menjadi salah satu landasan untuk mempertanyakan kembali kebijakan pemanfaatan pasir laut.
Atas kondisi tersebut, masyarakat nelayan Kuala Teladas menyampaikan empat tuntutan utama, yakni menolak aktivitas penambangan pasir yang merusak ekosistem laut, mendesak penghentian kegiatan yang berdampak terhadap wilayah tangkap, meminta pemerintah melindungi hak ekonomi dan sosial nelayan, serta menuntut pelibatan masyarakat dalam setiap kebijakan yang berdampak terhadap ruang hidup mereka.
“Hentikan sekarang juga aktivitas tambang pasir yang merusak ekosistem laut dan merampas ruang hidup masyarakat,” demikian seruan Forum Masyarakat Peduli Lingkungan dalam pernyataan sikapnya.
Masyarakat berharap pemerintah daerah maupun instansi berwenang segera melakukan pemeriksaan langsung terhadap aktivitas pengerukan tersebut, termasuk memastikan legalitas perizinan, kesesuaian kegiatan dengan tata ruang laut, serta potensi dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan nelayan.
