BANDAR LAMPUNG — Rencana pemerintah pusat mengucurkan tambahan anggaran minimal Rp100 miliar untuk setiap ibu kota provinsi mendapat sorotan dari legislatif daerah. Wakil Ketua III DPRD Kota Bandar Lampung, Wiyadi, menilai wacana suntikan dana dari Presiden Prabowo Subianto tersebut berpotensi masuk dalam skema penganggaran tahun depan, sekaligus menjadi momentum untuk membenahi infrastruktur jalan yang terbengkalai.
Politikus Senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menjelaskan bahwa jika dana tersebut benar-benar terealisasi pada penghujung tahun 2026, pencatatannya tidak bisa langsung dieksekusi tahun ini karena pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026 telah rampung.
“Mungkin dana tersebut bisa dicatat menjadi Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) dan nanti dimasukkan di APBD Murni tahun 2027 di induk,” ujar Wiyadi saat dihubungi melalui pesan singkat pada Sabtu, (14/11/2026).
Menurut dia, peluang memasukkan proyeksi anggaran tersebut ke dalam APBD Murni 2027 masih sangat terbuka.
Saat ini, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bandar Lampung bersama tim anggaran pemerintah daerah masih menggodok rancangan APBD 2027 sebelum tenggat pengesahan pada akhir November mendatang.
Meski menyambut peluang tambahan kas daerah tersebut, Wiyadi menekankan pentingnya kejelasan regulasi dari pemerintah pusat mengenai peruntukan dana.
Legislatif perlu memastikan apakah anggaran Rp100 miliar itu bersifat terikat (earmarked) atau bebas (block grant).
Jika masuk dalam kategori earmarked, serupa dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik atau Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan penggunaannya, pemerintah kota wajib membelanjakannya sesuai pos yang telah dipatok pusat.
Pos tersebut biasanya meliputi infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, hingga gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Sebaliknya, apabila dana tersebut bersifat block grant layaknya Dana Bagi Hasil (DBH), Pemerintah Kota Bandar Lampung memiliki keleluasaan untuk mengalokasikannya sesuai kebutuhan mendesak daerah.
“Kalau dia sifatnya block grant, biasanya penggunaannya disesuaikan dengan prioritas-prioritas Pemerintah Kota Bandar Lampung. Kita lihat dulu substansinya,” kata Wiyadi.
Andai dana tersebut bersifat fleksibel dan dapat diarahkan langsung oleh pemerintah kota, Wiyadi meminta agar pembangunan infrastruktur dasar menjadi prioritas utama.
Ia menyoroti ketimpangan kondisi jalan di Kota Tapis Berseri, di mana kerusakan tidak hanya terjadi di jalur protokol, tetapi juga menumpuk di kawasan permukiman warga.
“Selain ruas jalan utama, masih banyak ruas jalan di lingkungan perumahan yang sudah lama tidak tersentuh perbaikan,” ucapnya.
Wiyadi mendesak pemerintah kota untuk segera mendata titik-titik kerusakan jalan lingkungan tersebut.
Menurut dia, perbaikan infrastruktur permukiman menjadi sangat mendesak mengingat Kota Bandar Lampung mulai memasuki musim penghujan yang berpotensi memperparah kondisi jalan rusak dan mengganggu aktivitas warga.
(smd)
