Proyek Taman Kantor Bupati Lamtim Rp9 Miliar Disorot: Waktu Berjalan, Progres Disebut Baru 10 Persen

SUKADANA,Berjayanews.com — Proyek pembangunan taman dan penataan kawasan di depan Kantor Bupati Lampung Timur senilai sekitar Rp9 miliar menuai sorotan tajam. Proyek yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lampung Timur tersebut terancam molor lantaran realisasi pekerjaan fisiknya diperkirakan baru menyentuh sekitar 10 persen.

Kondisi tersebut dinilai mengkhawatirkan mengingat proyek yang dimulai berdasarkan kontrak kerja per 22 Oktober 2026 itu hanya memiliki masa pelaksanaan yang relatif singkat, yakni 60 hari kalender.

Berdasarkan hasil pemantauan DPD Barisan Relawan Jalan Perubahan (BARAJP) Lampung Timur hingga Senin (16/11/2026), lambannya akselerasi di lapangan memicu kekhawatiran bahwa proyek strategis penataan wajah pusat pemerintahan ini tidak akan rampung sesuai jadwal yang ditetapkan.

Wakil Ketua DPD BARAJP Lampung Timur, Afrianando Sanjaya, mendesak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk segera mengambil tindakan kontraktual secara tegas sebelum batas waktu pekerjaan terlampaui.

“Dari pantauan kami di lapangan, pengerjaannya baru sekitar 10 persen. PPK harus mengambil langkah tegas sesuai aturan kontrak apabila pihak penyedia jasa tidak sanggup mengejar deviasi keterlambatan tersebut,” tegas Nando, Senin (16/11/2026).

Nando menjelaskan, apabila progres pekerjaan terus tertinggal dan masuk dalam kategori kontrak kritis, dinas terkait wajib melayangkan surat peringatan serta menggelar mekanisme uji percepatan pekerjaan. Jika kontraktor tetap gagal memenuhi target, sanksi pemutusan kontrak sepihak harus diberlakukan.

“Konsekuensinya jelas, jaminan pelaksanaan dicairkan ke kas daerah, perusahaan rekanan masuk dalam daftar hitam (blacklist), dan sisa pekerjaan harus dilelang ulang,” imbuhnya.

Ia mengingatkan, kegagalan penyelesaian proyek ini tidak hanya berpotensi menyisakan bangunan mangkrak, tetapi juga merugikan daerah karena asas kemanfaatan anggaran publik senilai miliaran rupiah tersebut tidak dapat dirasakan masyarakat secara optimal. Nando menuding keterlambatan ini berakar dari kelalaian manajerial di internal dinas teknis.

“Kalau sampai terjadi putus kontrak, Dinas PUPR Lampung Timur harus bertanggung jawab penuh. Ini akibat perencanaan yang terlambat, sehingga waktu eksekusinya menjadi sangat mepet,” tandasnya.

Atas dasar pertimbangan tersebut, BARAJP meminta Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, untuk turun tangan mengevaluasi kinerja jajaran dinas teknis, khususnya Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas PUPR Lampung Timur, Primadiartha Ramadhani.

Sementara itu, upaya konfirmasi telah dilakukan kepada Kepala Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas PUPR Lampung Timur, Rudi Azuan, guna meminta klarifikasi terkait angka riil progres fisik, kendala teknis di lapangan, serta skema percepatan yang disiapkan. Namun, hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum dapat dihubungi dan belum memberikan tanggapan resmi. Redaksi masih membuka ruang konfirmasi dan hak jawab bagi pihak Dinas PUPR Lampung Timur maupun penyedia jasa terkait.

 

(rls)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *