BERJAYANEWS.COM,- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mencecar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Hal tersebut disampaikan oleh Menkeu Purbaya saat turut hadir dalam rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang digelar di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat pada Senin, 20 Oktober 2025.
Rapat yang juga dihadiri oleh para pemimpin daerah secara daring itu juga membahas tentang pertumbuhan ekonomi di daerah hingga target agar keluar dari Jawa sentris.
Sebelum memulai pemaparan ekonomi darinya, Menkeu Purbaya menanyakan tentang APBD harus surplus, defisit, atau balance.
“Umumnya kita targetin mereka (daerah) harus surplus supaya ada cadangan dan kalau seandainya defisit, mau nggak mau harus ngambil dari SiLPA (Sisa Lebih APBD) atau ngutang, Pak,” jawab Mendagri Tito dalam rapat tersebut.
Ia menjelaskan bahwa target APBD surplus agar pendapatan lebih banyak dari belanja.
APBD Bukan untuk Menabung, tapi Pertumbuhan Ekonomi
Menkeu Purbaya sempat berkelakar tentang APBD surplus boleh diambil oleh Kementerian Keuangan atau tidak, mengingatkan pada kebijakannya yang lain tentang menarik sisa anggaran tak terserap di kementerian dan lembaga. (K/L).
“Harus dihabisin. Kalau kayak Bojonegoro ada Rp3 triliun nggak dipakai, ya makmurkan penduduk di situ,” kata Menkeu Purbaya.
“Kalau Pemda tujuannya bukan untuk menabung sepertinya sih, tapi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (daerah),” imbuhnya.
Ingatkan Pertumbuhan Ekonomi Tak Hanya Jawa Sentris
Purbaya lantas melanjutkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah menuju arah tren positif, namun tak menampik masing-masing punya tantangan sendiri.
“Pulau Jawa tetap jadi kontributor utama dengan pangsa 56,9 persen terhadap ekonomi nasional dan tumbuh 5,2 persen,” jelas Purbaya.
“Ini Pak Tito yang mesti kita ubah, ini kan Jawa sentris, kalau gini pangsanya tetap aja 56 persen. Coba digeser bertahun-tahun tapi nggak bisa,” tambahnya.
Untuk membuat agar tak selalu Jawa sentris, Purbaya mengingatkan pada daerah lain untuk menggalakkan pertumbuhan atau mendesain perekonomiannya akan berputar dan tubuh lebih cepat.
“Kalau nggak, kita akan seperti ini terus Pak, Jawa sentris. Seolah-olah nanti kalau ada apa-apa, daerah akan protes ke pusat tapi ke depan akan kita usahakan penguatan pertumbuhan ekonomi di luar Jawa,” paparnya.
Tantang Daerah yang Gantungkan pada Komoditas untuk Lakukan Hal Lain
Masih dalam kesempatan yang sama, Purbaya memberi tantangan pada daerah untuk memperluas gerak pertumbuhan ekonomi.
Mantan Ketua Dewan Komisioner LPS itu menyebut ekonomi Pulau Jawa bergerak di sektor pengolahan dan mencontohkan Sumatera dan Kalimantan yang masih bergantung pada pertanian juga perdagangan.
“Jadi, untuk daerah-daerah yang punya uang banyak karena komoditas, coba mulai pikir pelan-pelan diversifikasi arah yang bukan komoditas saja,” ucap Purbaya.
“Nanti, kalau komoditasnya abis, Anda punya sumber pendapatan baru. Harus berani investasi jangka panjang, kalau punya uang mulai investasi industri dan lain-lain, utamanya sumber daya manusianya,” terangya.
Meski ekonomi daerah harus dikejar pertumbuhannya, Purbaya juga mengingatkan tentang risiko yang harus diantisipasi.
“Oleh karena itu, Pemda perlu terus menstimulasi perekonomian di daerah lewat belanja yang cepat, tepat, dan produktif,” tandasnya.
Laporan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Stabil
Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap stabil pada 5,12 persen di kuartal II 2025 dan termasuk yang tertinggi di antara negara G20.
Inflasi juga masih terkendali dengan 2,65 persen dan masuk ke dalam barisan negara terendah di G20 yang menunjukkan daya beli masyarakat tetap terjaga.
Defisit APBN pada 1,56 persen dari PDB, masih jauh di bawah ambang batas aman yakni 3 persen.
Sedangkan neraca perdagangan naik 45,8 persen sepanjang Januari hingga September dan surplus selama 64 bulan berturut-turut.
Data tingkat pengangguran pun turun ke 4,76 persen dan kemiskinan turun ke 8,47 persen sehingga menjadi angka terendah sejak krisis 1998. (*)
