BERJAYANEWS.COM — Pemerintah Provinsi Lampung resmi mengucurkan sokongan anggaran bagi jajaran instansi vertikal melalui penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur Lampung. Hibah daerah ini dipandang bukan sekadar kewajiban administratif yang diatur regulasi, melainkan wujud nyata kolaborasi dan sinergi antara pemerintah daerah dan instansi lainnya dalam mewujudkan cita-cita nasional menuju Indonesia Emas serta visi Lampung Maju pada Rabu, (18/2/2026).
Prosesi ini disaksikan langsung oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, didampingi Sekretaris Daerah Marindo Kurniawan. Secara teknis, naskah diteken oleh Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung, Nurul Fajri, bersama Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen Kristomei Sianturi dan Danrem 043/Garuda Hitam Brigjen Haryantana.
Gubernur Mirza menegaskan bahwa penandatanganan NPHD merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi para penerima hibah. Dukungan tersebut diharapkan mampu menjamin kelancaran penyelenggaraan berbagai kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Melalui penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah ini, Pemerintah Provinsi Lampung terus berkomitmen mendukung kinerja instansi pemerintah lainnya, terutama Forkopimda, serta memperkuat kapasitas instansi vertikal, khususnya TNI dan Polri, dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di Bumi Ruwa Jurai,” ujar Mirza.
Gubernur berharap instrumen strategis ini dikelola dengan baik agar tidak sekadar menjadi program rutin tahunan. Ia juga menitikberatkan pada penguatan kelembagaan TNI dan Polri sebagai mitra strategis dalam menjaga stabilitas wilayah.
“Mari kita perkuat komitmen bersama dalam membangun daerah yang kita cintai, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjaga keamanan, ketertiban, dan stabilitas di Provinsi Lampung,” pungkasnya.
Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen Kristomei Sianturi menyebut momentum ini penting untuk memperkuat sinergi di lapangan. Menurutnya, dukungan hibah adalah komitmen bersama untuk memperkuat stabilitas wilayah serta meningkatkan kesiapan satuan.
“Melalui kerja sama yang baik ini, berbagai program pembinaan teritorial, peningkatan sarana dan prasarana, serta kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dapat dilaksanakan secara optimal, akuntabel, dan tepat sasaran,” tegas Kristomei.
Ia menjamin setiap dukungan akan dikelola secara profesional dan transparan guna menjaga kepercayaan publik. Kolaborasi ini disebutnya sangat dibutuhkan dalam menjawab tantangan mulai dari ketahanan pangan, penanggulangan bencana, hingga penguatan wawasan kebangsaan.
(*)
