PESISIR BARAT – Komisi III DPRD Kabupaten Pesisir Barat menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke Satuan Pelayanan Persiapan Gizi (SPPG) di Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Rabu (8/4/2026). Langkah ini diambil guna merespons keluhan masyarakat terkait aroma busuk yang berasal dari limbah sisa produksi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ketua Komisi III DPRD Pesisir Barat, Ahmad Zulkipli Rohman, memimpin langsung rombongan didampingi anggota DPRD Heri Gunawan. Dalam pemantauannya, rombongan legislator menemukan fakta bahwa sistem pengelolaan limbah di lokasi tersebut belum memenuhi standar kebersihan yang memadai.
“Kami turun langsung menindaklanjuti keluhan warga Pasar Krui. Setelah mengecek instalasi pembuangan hingga ke aliran sungai, kami menemukan kondisi yang cukup memprihatinkan,” ujar Ahmad Zulkipli di sela-sela sidak.
Berdasarkan temuan di lapangan, air limbah sisa produksi mengalir melalui drainase tepat di depan pemukiman warga sebelum akhirnya bermuara ke Sungai Way Tuwok. Kondisi tersebut diperparah dengan minimnya fasilitas tempat pembuangan sampah (TPS) di area SPPG, sehingga memicu aroma menyengat yang mengganggu aktivitas harian warga sekitar.
Atas temuan ini, Komisi III DPRD Pesisir Barat menegaskan akan segera memanggil pihak pengelola SPPG dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat.
“Dalam waktu dekat kami akan menggelar hearing atau rapat dengar pendapat untuk memastikan masalah I-P-A-L (Instalasi Pengolahan Air Limbah) ini segera tuntas dan tidak terus merugikan masyarakat,” tegas politisi tersebut.
Di lokasi yang sama, organisasi kemasyarakatan GMBI Pesisir Barat turut mendampingi sidak tersebut. Wakil Ketua GMBI Pesisir Barat, Roy Giopani, menyatakan bahwa bau busuk tersebut sudah dalam tahap meresahkan. Pihaknya mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai instansi pusat yang menaungi program ini untuk melakukan evaluasi menyeluruh.
“Kami berharap BGN bertindak tegas. Jika sistem pengolahan limbah ini tidak segera diperbaiki, kami meminta aktivitas di SPPG Pasar Krui dihentikan sementara demi kesehatan lingkungan warga,” ujar Roy.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola SPPG Pasar Krui belum memberikan keterangan resmi terkait langkah perbaikan yang akan diambil. DPRD Pesisir Barat berkomitmen akan terus mengawal persoalan ini hingga tercipta solusi nyata yang menjamin program nasional tersebut tetap berjalan tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan. (*)
