BERJAYANEWS.COM — Pidato Presiden Prabowo Subianto di Istana Élysée, Paris, pada Kamis, (28/5/2026) malam, boleh jadi terdengar seksi. Di hadapan Perdana Menteri Prancis Sebastian Lecornu, Prabowo dengan percaya diri mengumumkan instruksi baru, mewajibkan pengajaran Bahasa Prancis di seluruh tingkatan sekolah di Indonesia.
Alasannya visioner, demi mempersiapkan generasi masa depan menghadapi geopolitik global dan penguasaan sains-teknologi.
Namun, dari ruang dosen di Universitas Lampung (Unila), titah dari Paris itu terdengar seperti lonceng alarm yang berdering terlampau nyaring.
“Terkait kesiapan infrastruktur dan tenaga pengajar di Lampung sendiri, kalau misalnya kebijakan untuk siswa SMA atau SMK belajar bahasa Prancis, dikatakan siap pasti belum ya. Karena memang jumlah sekolah yang memiliki bahasa Prancis, yang pasti sudah ada gurunya, itu masih sangat terbatas,” kata Kepala Program Studi Pendidikan Bahasa Prancis FKIP Unila, Setia Rini, S.Pd., M.Pd.
Akademisi yang akrab disapa Madame Setia oleh mahasiswanya ini dihubungi melalui pesan suara WhatsApp pada Jumat, (29/5/2026). Ia tidak sedang pesimistis, melainkan hanya menyodorkan potret riil di lapangan.
Jangankan berbicara target muluk di seluruh tingkatan sekolah dari SD hingga SMA, untuk wilayah Provinsi Lampung saja, sekolah yang mengadopsi bahasa romantis ini bisa dihitung dengan jari satu tangan.
Berdasarkan data lapangan, saat ini hanya ada enam sekolah yang aktif mengajarkan Bahasa Prancis di Lampung.
Di Kota Bandar Lampung, mata pelajaran ini hanya aktif di SMAN 16, SMAN 2, SMKN 3, dan SMA Yadika.
Sementara di luar daerah, penyebarannya sangat tipis, yakni di SMAN 2 Ulubelu Tanggamus dan SMAN 1 Terusan Nunyai Lampung Tengah yang baru merangkak membuka kelas pada Juli 2026 nanti.
“Jadi, terkait kesiapan infrastruktur di sini dalam konteks guru atau pengajar jelas sangat kurang sekali. Mungkin ini di seluruh Indonesia ya, termasuk juga di Lampung gitu,” ujar Madame menambahkan.
Kondisi di level tinggi pun setali tiga uang. Saat ini, hanya ada 15 Program Studi Pendidikan Bahasa Prancis di seluruh Indonesia, dan Unila adalah salah satu benteng pertahanan di Sumatra.
Masalahnya, kapasitas produksi guru terganjal rasio ideal dosen dan mahasiswa untuk akreditasi.
Madame Setia menceritakan bagaimana prodi yang dipimpinnya sempat terseok-seok pada angkatan 2022 lalu karena nekat membuka dua kelas dengan total 60 mahasiswa, sementara jumlah dosen saat itu hanya lima orang.
Kini, dengan tambahan satu dosen berstatus CPNS baru sejak Juli 2025, Unila total memiliki enam dosen. Namun, kuota tetap dijaga ketat di angka 35 sampai 40 mahasiswa per tahun.
“Karena kalau lewat dari situ nanti jadi enggak ideal lagi, artinya terlalu banyak mahasiswa baru. Harus disesuaikan dengan jumlah dosen,” tuturnya.
Baca Juga: Sasar Mahasiswa Unila, Pegadaian Lampung Geber Literasi Keuangan dan Investasi Aman
Meski infrastruktur kedodoran, Madame Setia melihat titah Prabowo bak durian runtuh bagi para sarjana bahasa yang belum terserap pasar kerja.
“Kalau misalnya memang nanti dibutuhkan tenaga pengajar, justru itu menjadi peluang yang luar biasa untuk alumni-alumni yang mungkin sampai dengan saat ini belum terserap dunia kerja,” jelasnya.
Mengenai kompetensi lulusan, ia menjamin kualitas di lapangan tidak perlu diragukan. “Kalau dari kesiapan alumni sebagai pengajar bahasa Prancis insyaallah mereka siap semua gitu, karena memang sepanjang kuliah kan memang dibekali dengan bidang pedagogik.”
Pihak Unila bersiap mengambil langkah taktis. Jika lampu hijau dari Jakarta resmi menyala, Unila akan menggenjot kuota mahasiswa baru tahun depan, dengan catatan pemerintah juga harus menambah formasi dosen baru.
Namun, Madame Setia mengingatkan pemerintah agar kebijakan ini tidak berakhir menjadi sekadar formalitas belaka di atas kertas.
“Jangan sampai nanti karena pengajaran bahasa itu dikatakan mudah tidak juga, jangan sampai pengajaran bahasa asing tapi output-nya tidak ada karena hanya monoton di kelas mengajarkan teori atau tata bahasa (grammaire). Padahal, hal yang terpenting adalah mengajarkan bagaimana siswa itu bisa menggunakan bahasa Prancis dalam kehidupan nyata mereka,” kritik Madame Setia tajam.
Baca Juga: Banjir Bandar Lampung, Tanggung Jawab Siapa? Ini Analisis Akademisi Unila
Agar instruksi dari Paris tidak menguap begitu saja saat mendarat di Jakarta, Madame Setia mendesak langkah konkret dari kementerian.
Pertama, Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) harus segera memetakan kebutuhan guru di seluruh daerah, disusul pelatihan intensif dan sertifikasi.
Kedua, pemerintah perlu menggandeng negara Prancis dan negara-negara Frankofon atau penutur bahasa Prancis untuk penyediaan materi ajar, beasiswa, dan pertukaran ahli.
Secara spesifik, ia menanti peran nyata dari Institut Français d’Indonésie (IFI) di bawah Kedutaan Besar Prancis untuk urusan promosi dan materi ajar.
Terakhir, ia menekankan pentingnya menyandingkan pengajaran bahasa dengan platform daring dan aplikasi interaktif agar adaptif dengan zaman.
Di akhir percakapan, akademisi Lampung ini menyelipkan harap agar pidato sang Presiden yang necis mengenakan jas double-breasted abu-abu di Paris itu segera mewujud jadi aksi nyata, bukan sekadar pemanis algoritma YouTube Sekretariat Presiden.
“Kami sangat berharap ini bukan hanya sebuah pidato, tetapi benar-benar menjadi realisasi nyata dari Presiden kita,” pungkasnya.
(smd)
