BERJAYANEWS.COM, Lampung Selatan – Dugaan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di Dinas Pendidikan Lampung Selatan semakin menjadi sorotan publik.
Namun hingga kini, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan, Muhammad Darmawan, masih enggan berkomentar.
Pesan yang dikirim wartawan ke WhatsApp pribadinya tak juga dibalas.
Isu dugaan KKN di Dinas Pendidikan Lamsel mencuat setelah nama seorang oknum berinisial Bay, yang disebut-sebut kerabat dekat Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama, diduga mengendalikan proyek pembangunan dan rehabilitasi sekolah tahun anggaran 2025.
Bay diduga bekerja sama dengan pihak LPSE Lamsel untuk mengatur pemenang tender.
Ketua Umum LSM Republik, Arista Trisnandi, mengecam keras praktik semacam ini.
Menurutnya, jika benar proyek dikendalikan pihak luar mekanisme resmi, maka itu adalah bentuk nyata KKN yang harus segera ditindak aparat penegak hukum.
“KPK dan Kejaksaan tidak boleh tinggal diam. Jangan sampai pendidikan dijadikan ladang bancakan segelintir orang. Ingat, Lampung Selatan pernah tercoreng pada 2018 ketika KPK menangkap bupati terkait kasus proyek infrastruktur. Jangan biarkan sejarah kelam itu terulang,” tegas Arista.
Untuk itu Arista meminta KPK untuk kembali turun dan memantau menyelidiki dan juga membongkar praktik KKN di Lampung yang disebutnya tidak pernah ada efek jera.
“AYo KPK datang lagi ke Lampung banyak pejabat dan pemerintah di Lampung ini yang tidak jera. Padahal sudah pernah di OTT. Lihat dulu kasus Lamsel, Mesuji, Lampung Tengah, Lampung Utara. Tapi sepertinya tidak ada efek jera. di Lampung beredar kopelan proyek kakap, di Lamsel malah KKN,” tegasnya
Hingga berita ini diturunkan, Kadisdik Lamsel Muhammad Darmawan belum memberikan keterangan meski telah dikonfirmasi melalui pesan singkat. Hal serupa juga terjadi pada Kepala Dinas Kominfo Lamsel, Anasrullah, yang belum merespons panggilan wartawan. (Abs)
