BERJAYANEWS.COM — Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Bandar Lampung resmi menyampaikan laporan kinerja dalam Sidang Paripurna Penutupan Masa Persidangan I Tahun 2025-2026, Senin, (22/12/2025). Namun di tengah klaim penguatan pengawasan etika, ketidakhadiran teradu berinisial HT serta rendahnya tingkat kehadiran anggota dewan dalam rapat paripurna tersebut menjadi catatan krusial.
Laporan kinerja yang dibacakan oleh anggota BK, Endang Asnawi, menyebutkan bahwa BK telah melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap tiga anggota dewan terkait dugaan pelanggaran kode etik sejak awal Desember. Meski dua anggota telah dijatuhi sanksi, satu perkara lainnya masih dalam tahap pendalaman.
“Badan Kehormatan telah melaksanakan pengawasan terhadap kinerja, etika, serta pemantauan terhadap daftar hadir guna memastikan kedisiplinan selama Masa Persidangan I Tahun 2025-2026,” ujar Endang di hadapan peserta sidang.
Meskipun laporan BK menekankan aspek kedisiplinan, pantauan di ruang rapat paripurna menunjukkan pemandangan yang kontras. Tingkat kehadiran fisik anggota dewan hanya menyentuh angka sekitar lima puluh persen lebih sedikit.
Salah satu yang menarik perhatian adalah ketidakhadiran HT, anggota dewan yang statusnya masih menjadi teradu dalam proses etik di BK. Kondisi ini sangat disayangkan mengingat rapat paripurna ini merupakan agenda penting penutupan masa sidang.
Baca Juga : DPRD Bandar Lampung Dorong Pembentukan BUMD Air Limbah, Targetkan PAD dari Sampah Bakung
Terlebih masih ada sejumlah nama anggota dewan yang memiliki catatan jarang hadir pada rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan (AKD) sebelumnya namun belum juga diumumkan secara transparan.
Situasi ini nampak berlawanan dengan ketegasan Ketua BK DPRD Bandar Lampung, Yuhadi. Dalam sebuah konfirmasi sebelumnya terkait nama-nama anggota yang kerap bolos, Yuhadi menekankan bahwa tugas kedewanan bersifat mutlak.
“Tapi kalau paripurna, semua kegiatan cancel, harus ikut paripurna,” tegas Yuhadi saat itu.
Namun Endang Asnawi memberikan pembelaan terkait kondisi rekan-rekannya yang tidak hadir hari ini dengan alasan agenda kepartaian.
“Jadi begini, posisi sekarang banyak kawan-kawan yang terikat kegiatan partai. Contohnya hari ini ada acara partai Nasdem, mereka rata-rata ketua fraksi diundang, yang penting disini berjalan acara partai berjalan,” jelas Endang saat ditemui usai sidang.
Baca Juga : BK DPRD Bandar Lampung Beri Sanksi Etik ke Rolland Nurfa dan Asroni Paslah
Terkait nasib satu teradu yang belum diputuskan, yakni HT, Endang Asnawi menekankan bahwa pihaknya tidak ingin terburu-buru dalam mengambil sikap. Ia menyatakan bahwa BK memerlukan waktu lebih untuk melakukan pengkajian agar keputusan yang diambil tepat sasaran.
“Untuk yang satu itu memang perlu pendalaman lebih lanjut. Kami takut salah memprediksi atau ada unsur subjektif lainnya. Makanya kami harus sangat hati-hati bicara agar tidak merusak nama baik beliau. Tapi yang jelas, dari BK akan tetap mengawal masalah ini sampai tuntas,” ungkap politisi PDI Perjuangan tersebut.
Mengenai desakan untuk membuka daftar absensi anggota dewan yang jarang hadir, BK memilih untuk menunggu kebijakan pimpinan tertinggi mereka yang saat ini sedang berada di tanah suci.
“Itu sebetulnya adalah hak prioritas dari Ketua BK. Karena Ketua BK sedang umroh, kita tunggu beliau pulang dulu,” tambah Endang.
Publik kini menanti apakah janji manis BK untuk menegakkan integritas lembaga melalui transparansi absensi dan penyelesaian kasus etik HT akan benar-benar diwujudkan pada pembukaan masa sidang berikutnya di akhir Desember.
(smd)
